Selamat Datang di Website Resmi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri

SIM Layanan Publik


Helpdesk

Monitoring Sistem Helpdesk

SIM GIS

Sistem Informasi Managemen GIS

SIM Konflik Agraria

Sistem Informasi Konflik Agraria

SIM Satpol PP

Sistem Informasi Satpol PP

SIM Batas Antar Daerah

Sistem Informasi Batas Antar Daerah

SIM Analisa Wilayah

Sistem Informasi Analisa Wilayah

SIMPOTDA

Sistem Informasi Potensi Daerah

SIM Pemanfaatan Kawasan dan Pertanahan

Sistem Informasi Pemanfaatan Kawasan dan Pertanahan

Link Terkait


Intranet Ditjen BAK

Website Intranet Ditjen BAK

SAPA

Sarana Pengaduan dan Aspirasi Kemendagri

SATLINMAS

Satuan Perlindungan Masyarakat


Avatar

Sekretariat Direktorat Jenderal BAK Direktorat Dekonsenterasi & Kerjasama Direktorat Wilayah Administrasi & Perbatasan Direktorat Polisi Pamong Praja & LINMAS Direktorat Kawasan & Pertanian Direktorat Pencegahan & Penanggulangan Bencana
Total Pengunjung : 3408998

Berita & Informasi


Bupati Merauke Bicara soal Jalan Rusak di Wilayahnya

Jumat, 16 Juni 2017

Merauke - Kabupaten Merauke merupakan wilayah terdepan Indonesia yang berbatasan dengan Papua Nugini. Sebagai kawasan tapal batas, kondisi infrastruktur jalan perlu terjamin. Namun kenyataannya, kondisi tersebut belum ideal.

Bupati Merauke Frederikus Gebze berbicara soal kondisi jalan di wilayahnya. Jalan rusak dan berlubang adalah hal umum di sini, baik jalan yang dikelola pemerintah kabupaten maupun yang dikelola pemerintah pusat.

"Infrastruktur di kawasan perbatasan ini harus lebih dipercepat (pembangunannya) dan berkualitas. Karena ini bicara perbatasan. Kualitas negara dipertaruhkan di sini," kata Frederikus 

Citra Indonesia di mata negara tetangga dapat dilihat, salah satunya lewat kondisi kawasan terdepan. Apalagi, kata Frederikus, masyarakat Papua Nugini dan Merauke sering saling mengunjungi. Mobilitas masyarakat sering terjadi karena masih ada hubungan kekerabatan. Citra antarnegara mudah didapat masyarakat kedua belah pihak.

Persentase jalan ideal dalam lingkungan ibu kota Kabupaten Merauke, menurutnya, tak sampai 50 persen dari keseluruhan jalan. Kondisi jalan antar-kabupaten bisa lebih parah lagi, sebagian besar jalan dalam kondisi rusak atau sama sekali belum diaspal.

"Kalau untuk wilayah Kota Merauke saja, mungkin 40 persen sampai 45 persen. Tapi kalau sudah dihubungkan ke luar (kabupaten), itu sulit, 20 persen saja (jalan yang ideal) tidak sampai," tutur Frederikus.

Dia mencontohkan Jalan Trans Papua yang menghubungkan Merauke, Sota, Muting, sampai ke Kabupaten Boven Digul. Kondisi jalan yang ditangani pemerintah pusat itu masih compang-camping.

"Ke Boven Digul kadangkala membutuhkan waktu tiga hingga empat hari. Pakai mobil empat gardan saja harus melek karena takut jatuh ke jurang," kata Frederikus, santai, menggambarkan betapa kondisi jalan itu perlu diperhatikan.

"Artinya, kondisi jalan kita belum sesuai dengan apa yang diinginkan," imbuhnya.

Secara fisik, karakter permukaan tanah di Kota Rusa ini sangat mudah dipengaruhi musim. Bila musim kemarau, struktur jalan keras, mudah retak, namun lebih mudah dilalui. Bila musim hujan, struktur jalan menjadi padat tapi tidak stabil. Pembangunan jalan beraspal jenis latasir (lapis tipis aspal pasir), dipastikan Frederikus, hanya bertahan dua tahun saja, setelah itu rusak lagi.

Untuk lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke, dia mengatakan sudah ada perbaikan jalan, dari latasir menjadi hotmix (aspal beton) alias jenis yang lebih kuat. Sebenarnya, karakteristik tanah di Merauke memang tidak bisa sekadar diaspal.

"Ini membutuhkan teknologi jalan bertulang, harus dicor, dan sebagainya. Kalau ini tidak dilakukan, setiap dua tahun pasti mengalami kerusakan, hujan-panas, hujan-panas," ujarnya.

Soal anggaran, Frederikus mengatakan pihaknya kekurangan dana untuk membangun jalan. Total APBD Kabupaten Merauke pada 2017 sebesar Rp 2,1 triliun. Namun anggaran kabupaten banyak terserap untuk menggaji pegawai. Dia berencana memangkas alokasi belanja pegawai ini demi membiayai pembangunan infrastruktur jalan.

"Kita itu habiskan anggaran kita lebih banyak kepada belanja modal. Yaitu belanja pegawai, kurang-lebih Rp 600 miliar. Habis saja untuk belanja orang yang kerjaannya administrasi thok. Jadi juga ini yang mau diperbaharui. Supaya anggarannya bisa dipakai untuk infrastruktur jalan," tuturnya.

tapalbatas.detik.com


Berita Lainnya


SUNGAI MELUAP, 2.474 JIWA TERDAMPAK BANJIR DI GORONTALO

Sabtu, 03 Juni 2017

Bencana banjir kembali merendam ratusan rumah di Kabupaten Gorontalo. Hujan deras yang berlangsung cukup lama menyebabkan sungai-sungai meluap sehingga terjadi banjir di di wilayah Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo pada Jumat (2/6/2017). Hujan yang sangat tin Selengkapnya

Siapa pun Pemimpinnya ASN Diminta Fokus Berikan Pelayanan Publik

Rabu, 17 Mei 2017

MENTERI Dalam Negeri(Mendagri) Tjahjo Kumolo mengimbau agar jajaran Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (DitjenAdwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lebih fokus membenahi program pelayanan masyarakat di tingkat pemerintah daerah (pemda). < Selengkapnya

Bupati Bantaeng Pemateri Rakornas Kemendagri, Ini yang Dibahas

Rabu, 10 Mei 2017

Jakarta - Bupati Bantaeng, HM Nurdin Abdullah didaulat menjadi pemateri pada Rakornas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di salah satu hotel di Jakarta Pusat, Selasa (9/5/2017).

Rakornas tersebut tentang Bina Administrasi Selengkapnya

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Diperlukan Untuk Antisipasi Dini

Rabu, 10 Mei 2017

JAKARTA – Pemerintah baik di pusat maupun daerah diminta selalu bersinergi dalam mencermati setiap permasalahan yang muncul sehingga langkah antisipasi bisa dilakukan sesegera mungkin.

Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Selengkapnya



Aplikasi

E - Office

Sistem Aplikasi Tata Persuratan

E - MONEV Executive

Monitoring Sistem Ditjen BAK Executive

 

Sitemap

Informasi Aplikasi Publikasi Pustaka Database