Selamat Datang di Website Resmi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri

SIM Layanan Publik


Helpdesk

Monitoring Sistem Helpdesk

SIM GIS

Sistem Informasi Managemen GIS

SIM Konflik Agraria

Sistem Informasi Konflik Agraria

SIM Satpol PP

Sistem Informasi Satpol PP

SIM Batas Antar Daerah

Sistem Informasi Batas Antar Daerah

SIM Analisa Wilayah

Sistem Informasi Analisa Wilayah

SIMPOTDA

Sistem Informasi Potensi Daerah

SIM Pemanfaatan Kawasan dan Pertanahan

Sistem Informasi Pemanfaatan Kawasan dan Pertanahan

Link Terkait


Intranet Ditjen BAK

Website Intranet Ditjen BAK

SAPA

Sarana Pengaduan dan Aspirasi Kemendagri

SATLINMAS

Satuan Perlindungan Masyarakat


Avatar

Sekretariat Direktorat Jenderal BAK Direktorat Dekonsenterasi & Kerjasama Direktorat Wilayah Administrasi & Perbatasan Direktorat Polisi Pamong Praja & LINMAS Direktorat Kawasan & Pertanian Direktorat Pencegahan & Penanggulangan Bencana
Total Pengunjung : 3785705

Berita & Informasi


«Back

Ingin Papua Barat Daya Terealisasi? Selesaikan Tapal Batas

Selasa, 21 Maret 2017

Aspirasi pemekaran Provinsi Papua Barat Daya (PBD) harus dikubur dalam-dalam, jika berbagai persoalan tapal batas kabupaten/kota di Papua Barat tak tuntas.

Hal ini tersirat dalam pernyataan Pejabat Gubernur Papua Barat, Drs. Eko Subowo MBA, dalam sambutan pembukaan Raker Bupati/Walikota se Papua Barat 2017, bertempat di sebuah hotel di Manokwari.

Gubernur menyatakan kalu batas-batas eksisting yang ada saat ini tak jelas, maka inisiatif pemekaran pasti ditolak.

“Makanya harus diselesaikan sekarang kalau mau bentuk DOB (Daerah Otonom Baru),” pesan PJ Gubernur.

Gubernur mengakui di berbagai wuilayah administrasi masih menyisakan masalah, karena tiap UU pemekaran batas-batasnya belum jelas.

Batasnya hanya secara umum, misalnya di utara dengan laut, di timur dengan kabupaten A, di selatan dengan kabupaten B, dan di barat dengan kota C. “Tak disebutkan garis batasnya dimana. Koordinatnya dimana. Yang pasti, semu UU DOB menyebutkan batas ditetapkan Mendagri,” jelas PJ Gubernur yang juga Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri itu.

Gubernur kemudian menegaskan penetapan batas daerah tak akan merugikan warga, karena batas itu imajiber, tanpa tembok atau pagar. “Hak perdata dan ulayat tak terganggu sama sekali. Beda batas kabupaten dengan ulayat,” tegas Gubernur.

Gubernur kemudian mencontohkan desa di Bali yang ada desa adat dan desa administrative. Ada desa adat yang secara administrative lintas batas beberapa kabupaten/kota. Sebaliknya ada desa adat yang malah lebih kecil wilayahnya dari desa administrative.

Sebelumnya, Sekprov Drs. Nataniel Mandacan dalam laporan panitia menyebutkan, salah satu hasil yang diinginkan dari Raker ini adalah langkah konkrit daerahn yang masih bermasalah soal tapal batas. Para kepala daerah diharapkan menandatangani berkas tapal batas. “Kalau belum ada kesepakatn, Kemendagri ambil alih sesuai aturan, supaya tidak bermasalah berkepanjangan,” tegas Sekprov.

Raker ini turut dihadiri, Ketua Deprov Papua Barat Pieters Kondjol, Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen Joppye Onesimus Wayangkau, perwakilan Kemendagri, dan Kemenpan RB.

 

Sumber : https://www.papuakini.co/2017/03/21/ingin-pbd-terealisasi-selesaikan-tapal-batas/


Daftar Berita


 

Sitemap

Informasi Aplikasi Publikasi Pustaka Database