Selamat Datang di Website Resmi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri

SIM Layanan Publik


Helpdesk

Monitoring Sistem Helpdesk

SIM GIS

Sistem Informasi Managemen GIS

SIM Konflik Agraria

Sistem Informasi Konflik Agraria

SIM Satpol PP

Sistem Informasi Satpol PP

SIM Batas Antar Daerah

Sistem Informasi Batas Antar Daerah

SIM Analisa Wilayah

Sistem Informasi Analisa Wilayah

SIMPOTDA

Sistem Informasi Potensi Daerah

SIM Pemanfaatan Kawasan dan Pertanahan

Sistem Informasi Pemanfaatan Kawasan dan Pertanahan

Link Terkait


Intranet Ditjen BAK

Website Intranet Ditjen BAK

SAPA

Sarana Pengaduan dan Aspirasi Kemendagri

SATLINMAS

Satuan Perlindungan Masyarakat


Avatar

Sekretariat Direktorat Jenderal BAK Direktorat Dekonsenterasi & Kerjasama Direktorat Wilayah Administrasi & Perbatasan Direktorat Polisi Pamong Praja & LINMAS Direktorat Kawasan & Pertanian Direktorat Pencegahan & Penanggulangan Bencana
Total Pengunjung : 3484058

Berita & Informasi


«Back

Siapa pun Pemimpinnya ASN Diminta Fokus Berikan Pelayanan Publik

Rabu, 17 Mei 2017

MENTERI Dalam Negeri(Mendagri) Tjahjo Kumolo mengimbau agar jajaran Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (DitjenAdwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lebih fokus membenahi program pelayanan masyarakat di tingkat pemerintah daerah (pemda). 

Disebutkannya, tugas aparatur sipil negara (ASN) ialah memberikan pelayanan kepada publik. Terlepas dari siapa pun pemimpin di daerah, birokrasi yang diibaratkan sebagai mesin harus terus bergerak. Karena itu, ia mengimbau para pegawai di tataran pemerintah harus bekerja secara profesional tanpa terlibat urusan politik. “Siapa pun pimpinannya, pelayanan publik harus tetap jalan,” kata Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Eko Subowo, seusai Rakornas Sosialisasi Kebijakan Ditjen Bina Adwil dalam rangka memperkuat sinergi Kemendagri dengan daerah di Hotel Sultan Jakarta, Rabu (10/5). 

Hadir pada acara itu Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai penerima penghargaan provinsi berprestasi terkait dengan batas wilayah dan Kepala BNPB Willem Rampangilei. Penghargaan provinsi berprestasi terkait dengan batas wilayah juga diterima Provinsi Bali dan Jatim. Pimpinan daerah, kata dia, hanya jabatan politik yang dalam kurun waktu tertentu akan berganti. Namun, ASN di daerah, termasuk sekretaris daerah, kepala dinas, atau kepala badan merupakan jabatan fungsional karena ada pengangkatan dari instansi pemerintahan. “ASN tak boleh terpengaruh dalam urusan-urusan politik, apalagi mengganggu kinerja. Mereka harus tetap fokus dalam melayani masyarakat,” tambah dia. 

PTSP dan Paten Pada kesempatan itu, Mendagri menekankan kepada seluruh gubernur dan bupati/ wali kota untuk mempercepat pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di daerah. Selain itu, dia meminta mempercepat pendelegasian kewenangan bupati/wali kota kepada camat, yakni pelayanan administrasi  terpadu di kecamatan (paten). Dengan demikian, kepala daerah wajib memastikan agar unit PTSP maupun paten di daerah mereka dapat memberikan transparansi, kemudahan, dan kecepatan dalam memberikan layanan perizinan dan nonperizinan. Hal itu tentunya perlu didukung kesiapan sarana, prasarana, standar pelayanan, serta sumber daya aparatur yang profesional. 

Eko menambahkan, Kemendagri fokus dan konsisten mendorong percepatan dan peningkatan kualitas layanan perizinan dan nonperizinan di tingkat provinsi, kabupaten/ kota, hingga kecamatan. Upaya tersebut untuk peningkatan ease of doing business Indonesia, yang sebelumnya dari peringkat ke-106 menjadi ke-91. “Selaku garda terdepan birokrasi yang melayani masyarakat sekaligus sebagai bukti hadirnya negara di tengah-tengah masyarakat dan dunia usaha, layanan ini juga harus cepat, profesional, serta transparan,” tambah Eko. 

Sampai saat ini PTSP telah terbentuk di 34 provinsi serta 497 kabupaten/kota, sedangkan paten telah diimplementasikan pada 2.098 kecamatan di 187 kabupaten/kota. Mendagri Tjahjo mengingatkan agar Ditjen Adwil Kemendagri fokus dalam program meningkatkan fungsi pelayanan di jajaran pemerintahan. Ia menekankan agar ASN memberikan kemudahan perizinan dan proses birokrasi. “Ini bisa teruwjud kalau internal jajaran pemerintahan solid, gotong royong, dan membangun komunikasi dengan instansi terkait, begitu juga dengan para tokoh agama, masyarakat, Forkompinda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), serta pers. Ini akan mempercepat,” ujar dia.

Batas wilayah Mendagri juga mengingatkan tentang batas daerah sebagai salah satu urusan pemerintah pusat yang mendapat perhatian besar sejak penyelenggaraan otonomi daerah dalam melakukan penataan wilayah. “Peningkatan jumlah daerah otonom berimplikasi pada meningkatnya jumlah segmen batas daerah yang perlu ditegaskan,” kata Tjahjo. 

Pada umumnya dalam pembentukan daerah otonom tersebut, batas daerah belum diperhatikan secara pasti sesuai kaidah pemetaan, mengingat peta-peta lampiran dalam UU Pembentukan Daerah belum memperhatikan beberapa aspek kartografi (skala peta, garis batas, dan koordinat). Oleh karena itu, dalam setiap UU Pembentukan Daerah Otonomi Baru, diamanatkan kepada Mendagri untuk menegaskan batas antardaerah secara pasti di lapangan. Belum dilakukan penegasan batas daerah dapat menimbulkan konflik di wilayah perbatasan, terutama perebutan sumber daya potensial di kawasan tersebut. Ini pada akhirnya akan menghambat penyelenggaraan fungsi pemerintahan.

 Sampai saat ini dari 977 segmen batas daerah, telah ditegaskan sebanyak 409 segmen batas daerah (63 segmen batas antarprovinsi dan 346 segmen batas antarkabupaten/kota) melalui 323 Permendagri. Saat ini Kemendagri sedang memproses sebanyak 35 segmen batas daerah. Percepatan penetapan batas wilayah penting dilakukan untuk mendukung program pemerintah terkait dengan kebijakan satu peta, yang antara lain dapat terwujud dengan selesainya penegasan segmen batas wilayah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. 

Untuk memotivasi daerah mempercepat penegasan batas daerah, pada acara Rakornas tersebut secara simbolis dilakukan penyerahan penghargaan kepada tiga daerah yang terbaik dalam penyelesaian batas antarprovinsi dan kabupaten/ kota di wilayahnya. Pada kesempatan tersebut juga diresmikan penggunaan 71 unit sarana dan prasarana pemerintahan yang diserahkan kepada daerah hasil tugas pembantuan (TP) dan dana alokasi khusus (DAK) 2015-2016. Sarana prasarana itu seperti kantor dan gudang logistic BPBD, gedung dan peralatan operasional satpol PP, dan mobil pemadam kebakaran.

Sumber : Media Indonesia


Daftar Berita


Aplikasi

E - Office

Sistem Aplikasi Tata Persuratan

E - MONEV Executive

Monitoring Sistem Ditjen BAK Executive

 

Sitemap

Informasi Aplikasi Publikasi Pustaka Database