Selamat Datang di Website Resmi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri

SIM Layanan Publik


Helpdesk

Monitoring Sistem Helpdesk

SIM GIS

Sistem Informasi Managemen GIS

SIM Konflik Agraria

Sistem Informasi Konflik Agraria

SIM Satpol PP

Sistem Informasi Satpol PP

SIM Batas Antar Daerah

Sistem Informasi Batas Antar Daerah

SIM Analisa Wilayah

Sistem Informasi Analisa Wilayah

SIMPOTDA

Sistem Informasi Potensi Daerah

SIM Pemanfaatan Kawasan dan Pertanahan

Sistem Informasi Pemanfaatan Kawasan dan Pertanahan

Link Terkait


Intranet Ditjen BAK

Website Intranet Ditjen BAK

SAPA

Sarana Pengaduan dan Aspirasi Kemendagri

SATLINMAS

Satuan Perlindungan Masyarakat


Avatar

Sekretariat Direktorat Jenderal BAK Direktorat Dekonsenterasi & Kerjasama Direktorat Wilayah Administrasi & Perbatasan Direktorat Polisi Pamong Praja & LINMAS Direktorat Kawasan & Pertanian Direktorat Pencegahan & Penanggulangan Bencana
Total Pengunjung : 3401657

Berita dari kemendagri


«Back

Pesan Mendagri ke Irjen Baru: Kesejahteraan Rakyat di Daerah Harus Tercapai

Kamis, 01 September 2016

Jakarta - Aparat Pengawasan Internal Pemerintah atau APIP diminta untuk diperkuat. Penguatan itu agar APIP mampu menjaga dan mengawal aset-aset yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri.

APIP juga diminta untuk membuat pemeriksaan BPK itu wajar tanpa pengecualian. Hal itu dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat melantik Irjen dan juga pejabat eselon II.

"APIP harus melaksanakan fungsi reguler maupun APIP dalam upaya untuk tujuan-tujuan tertentu. APIP harus mampu mengawal dan menjaga aset-aset Kemendagri yang saat ini masih dikuasai pihak lain," kata Tjahjo Kumolo di Kantor Inspektorat Jenderal Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Rabu (31/8/2016).

"APIP harus mengawal agar Kemendagri dalam pemeriksaan BPK selalu harus mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian seperti tahun 2016 ini," lanjutnya.

Selain itu, Tjahjo menekankan agar APIP mampu mencegah dan mendeteksi pengelolaan keuangan daerah. "Seperti misalnya belanja barang, modal dan jasa konsultasi," ucap Tjahjo.

Bila Kemendagri sudah mampu mengatasi masalah internal sendiri, Tjahjo akan menyerahkan ke KPK untuk dilakukan tindakan. Tjahjo juga memerintahkan Irjen yang baru untuk memaknai APIP sebagai alat Mendagri di daerah.

"Kedepan tantangan APIP semakin berat dalam melakukan pengawasan seiring dengan penambahan peran dan fungsi APIP dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah di daerah," imbuhnya.

"Untuk itu pada kesempatan sore hari ini sebagai Mendagri memerintahkan kepada Plt Inspektur Jenderal memaknai pengawasan pemerintahan daerah sebagai alat Mendagri untuk meyakinkan upaya pemberdayaan daerah, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat di daerah agar dapat tercapai, mendekatkan pengawasan APIP dengan realitas pengawasan daerah," tutur Tjahjo. 

(yds/rvk)


Daftar Berita Kemendagri


Aplikasi

E - Office

Sistem Aplikasi Tata Persuratan

E - MONEV Executive

Monitoring Sistem Ditjen BAK Executive

 

Sitemap

Informasi Aplikasi Publikasi Pustaka Database