PROGRAM KERJASAMA GIZ DENGAN DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM

PROGRAM KERJASAMA GIZ DENGAN DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM

Dukungan GIZ terhadap Kementerian Dalam Negeri  (Kemendagri) melalui Program DeCGG (Decentralisation as Contribution to Godd Governance) di Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum melalui Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama, difokuskan kepada Penguatan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

1.    Pada Semester Pertama Tahun 2013, DeCGG bersama dengan Ditjen Pemerintahan Umum Kemendagri melaksanakan :
a.    Desain berbagai instrumen untuk pelaksanaan tugas koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang terdiri dari sejumlah indikator yang akan digunakan oleh gubernur untuk memantau upaya-upaya pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik di daerah.
b.    Pengembangan standar prosedur untuk masing-masing instrumen, jenis dan urutan langkah-langkah yang diperlukan dan memberikan bimbingan kepada Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat tentang bagaimana dan dalam kondisi apa instrumen harus diterapkan.
c.    Pengembangan prosedur tentang bagaimana Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat harus melaporkan kegiatan  koordinasi, pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah.

Selanjutnya, instrument korbinwas hasil studi diharapkan dapat dikembangkan menjadi sebuah Permendagri agar instrument tersebut memiliki kekuatan hokum untuk diterapkan di daerah.

2.    Pada Semester Kedua Tahun 2013, Kegiatan DeCGG merupakan tindak lanjut hasil studi penyususnan instrumen Korbinwas oleh Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah yang telah dilakukan pada tahun 2012 dengan mengembangkan instrumen korbinwas tersebut menjadi sebuah peraturan yang memiliki kekuatan hukum.


Penyusunan draft awal Permendagri tentang Instrumen Korbinwas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi,  permendagri yang sedang disusun mengacu kepada beberapa peraturan perundang-undangan terkait yakni:
 

a.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

b.Permendagri  No. 22 Tahun 2009 tentang  Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No, 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur  Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.


Untuk bahan selengkapnya bisa di lihat di menu publikasi kemudian pustaka dan hasil seminar.


 

Dipost Oleh Super Administrator

admin

Post Terkait

Tinggalkan Komentar