UPAYA PENYELESAIAN MASIH BUTUH WAKTU

UPAYA PENYELESAIAN MASIH BUTUH WAKTU

JAKARTA, KOMPAS — Upaya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, untuk menyelesaikan penegasan batas daerah provinsi dan kabupaten serta kota di Indonesia masih membutuhkan waktu cukup lama. Tumpang tindih antara peta satu lembaga dan lembaga lainnya akan coba diselesaikan dengan rencana kebijakan satu peta. Dalam rangka penyelesaian persoalan perbatasan wilayah ini, pemerintah akan menjadikan Kalimantan sebagai wilayah percontohan.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Eko Subowo di Jakarta, selasa (10/10), mengatakan,dari keseluruhan 977 segmen batas antar daerah, sebanyak 453 segmen sejauh ini telah diselesaikan.

"Masih ada 355 segmen dalam proses tahapan penegasan batas daerah dan 169 segmen belum dilakukan penegasan batas daerah," Kata Eko.

Eko menjelaskan, penyelesaian batas wilayah antar provinsi atau antar kabupaten serta antar kota lebih mudah dilakukan di Jawa dan Bali. Kedekatan lokasi tempat tinggal yang berdampak pada pengetahuan warga terhadap kondisi lingkungannya menjadi salah satu keuntungan yang diperoleh tim.

Sementara untuk penyelesaian persoalan batas wilayah di pulau sumatera, kalimantan, sulawesi, dan papua, menurut Eko, tim nya harus bekerja ekstra keras. Masalah sumber daya alam yang ada atau terkandung di dalam wilayah perbatasanpun bisa menjadi sumber konflik antar pemerintahan hingga antar warga itu sendiri.

Itu sebabnya, menurut Eko, seringkali pemerintah daerah tidak bisa menyelesaikan masalah batas wilayah sendiri. Peran pemerintah pusat dibutuhkan untuk memediasi sengketa batas wilayah antar daerah. Terlebih jika sengketa perbatasan ini dipicu oleh persoalan kandungan sumber daya alam diwilayah yang bersangkutan.

Direktur Toponimi dan Batas Daerah Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Tumpak Haposan Simanjuntak menambahkan, selain kendala real dilapangan, kendali administratif juga menambah kompleksitas penyelesaian. Dia menjelaskan, hampir seluruh undang-undang pembentukan daerah yang ada menggunakan peta indikatif dalam lampiran aturan pembentukan daerah tersebut. Hal itu ditemui pada daerah-daerah yang dibentuk jauh sebelum adanya UU no.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, khususnya daerah yang dibentuk pada masa revolusi fisik.

Disamping itu, masalah pendanaan juga menjadi kendala bagi penyelesaian batas wilayah antar daerah ini."Banyaknya penghematan yang dilakukan oleh pemerintah juga sedikit banyak berdampak pada kegiatan kami". Kata Eko.

Kendala-kendala itu membuat tim penyelesaian yang dibentuk pemerintah pusat memilih mengutamakan penyelesaian pembuatan kebijakan satu peta(One Map Policy) atas batas-batas wilayah di pulau Kalimantan.

"Kami menggunakan Kalimantan sebagai proyek percontohan. menyatukan semua peta, menumpang tindihkan seluruh peta, mulai dari peta perkebunan, peta kehutanan, dan sebagainya diwilayah ini, "ujarnya.

 

Pemerintahan menargetkan kebijakan satu peta untuk wilayah kalimantan ini bisa selesai akhir tahun 2018. (Kompas).

Dipost Oleh Super Administrator

admin

Post Terkait

Tinggalkan Komentar