HUT SATPOL PP DAN LINMAS

33
0

JAKARTA – Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pasal 12 disebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam kerangka Penegakan Perda dan Perkada yang implementasinya di daerah dilaksanakan oleh Pol PP.

Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Eko Subowo, menjelaskan bahwa, untuk lebih meningkatkan peran strategis Pol PP tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pol PP.

Untuk menjawab tantangan dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketentraman serta perlindungan masyarakat sebagai pelayanan dasar yang wajib bagi Pemerintah Daerah, ungkap Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan dibutuhkan aparat Satpol PP yang profesional yang salah satunya dilakukan pembinaan karir melalui Jabatan Fungsional Pol PP. Proses pengangkatan Satpol PP dilakukan melalui formasi CPNS, pengangkatan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pol PP dan melalui jalur  penyesuaian/inspassing dan uji kompetensi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang anggota Satpol PP terkait pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Jabatan Fungsional Pol PP, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pol PP yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2015. Selain itu telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pol PP untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Satpol PP sesuai dengan fungsinya.

Dalam “Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai  Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional”, disebutkan bahwa Pengangkatan Jabatan Fungsional melalui jalur penyesuaian/inspassing akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, menjelaskan bahwa target  uji kompetensi untuk pengangkatan Jabatan Fungsional Pol PP sebanyak 8.000 orang (jalur inpassing) dan saat ini yang telah dilakukan uji kompetensi sebanyak 5.200 orang.

Dengan adanya peningkatan kapasitas SDM Pol PP melalui Jabatan Fungsional tersebut, diharapkan akan tercipta Pol PP yang Prima (Professional, Resposif, Inovatif, Modern, dan Akuntabel).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here