Selamat Datang di Website Resmi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri

SIM Layanan Publik


Helpdesk

Monitoring Sistem Helpdesk

SIM GIS

Sistem Informasi Managemen GIS

SIM Konflik Agraria

Sistem Informasi Konflik Agraria

SIM Satpol PP

Sistem Informasi Satpol PP

SIM Batas Antar Daerah

Sistem Informasi Batas Antar Daerah

SIM Analisa Wilayah

Sistem Informasi Analisa Wilayah

SIMPOTDA

Sistem Informasi Potensi Daerah

SIM Pemanfaatan Kawasan dan Pertanahan

Sistem Informasi Pemanfaatan Kawasan dan Pertanahan

Link Terkait


Intranet Ditjen BAK

Website Intranet Ditjen BAK

SAPA

Sarana Pengaduan dan Aspirasi Kemendagri

SATLINMAS

Satuan Perlindungan Masyarakat


Avatar

Sekretariat Direktorat Jenderal BAK Direktorat Dekonsenterasi & Kerjasama Direktorat Wilayah Administrasi & Perbatasan Direktorat Polisi Pamong Praja & LINMAS Direktorat Kawasan & Pertanian Direktorat Pencegahan & Penanggulangan Bencana
Total Pengunjung : 3782067

Info Media


«Back

Bareskrim Polri tangkap 85 tersangka kasus karhutla Riau

Jumat, 26 Agustus 2016

Jakarta (ANTARA News) - Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Mabes Polri) menangkap 85 tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau.

"Ada 85 tersangka perorangan yang ditangkap," kata Kepala Bareskrim Mabes Polri Inspektur Jenderal Pol Ari Dono Sukmanto, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis.

Selain itu, polisi juga menyelidiki sembilan korporasi yang diduga menjadi pelaku pembakaran lahan.

Para tersangka terancam pasal berlapis, yakni Pasal 78 UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.

Kemudian, Pasal 4 UU RI Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan dengan ancaman pidana penjara 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar serta Pasal 108 UU RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan diancam pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

Sebelumnya sebanyak 15 korporasi yang tersangkut kasus karhutla mendapat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), yakni PT Parawira Group (ditangani Polres Pelalawan), KUD Bina jaya Langgam (ditangani Polres Pelalawan), PT Bukit Raya Pelalawan (ditangani Polres Pelalawan), PT Bina Duta Laksana (Ditreskrimsus), PT Perawang Sukses Perkasa Indah (Ditreskrimsus) dan PT Pan United (Ditreskrimsus).

Selain itu, PT Alam Sari Lestari (Ditreskrimsus), PT Riau Jaya Utama (Ditreskrimsus), PT Suntara Gaja Pati (Polres Dumai), PT Siak Timber Raya (Ditreskrimsus), PT Hutani Sola Lestari (Ditreskrimsus), PT Dexter Rimba Perkasa (Polres Rohil), PT Ruas Utama Jaya (Polres Rohil), PT Sumatera Riang Lestari (Ditreskrimsus) dan PT Rimba Lazuardi (Ditreskrimsus).

Belasan perusahaan tersebut dihentikan proses penyidikannya karena tidak cukup bukti secara hukum.

"Tidak cukup bukti. Data awal ada di kawasan perusahaan, setelah disidik, ternyata izin perusahaan sudah habis. Ada juga yang kawasan sengketa, jadi bukan milik perusahaan," demikian Irjen Pol Ari Dono Sukmant.

 

Editor: Priyambodo RH

COPYRIGHT © ANTARA 2016


Daftar Info Media


 

Sitemap

Informasi Aplikasi Publikasi Pustaka Database