Rapat Sinergitas Dalam Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Industri Ladong - Banda Aceh

Rapat Sinergitas Dalam Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Industri Ladong - Banda Aceh

SHARE

RAPAT SINERGITAS DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI LADONG - BANDA ACEH 
Jakarta –

Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara melakukan rapat sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam percepatan pengembangan dan pembangunan serta mendorong masuknya investor di kawasan industri Ladong - Banda aceh pada hari Kamis, 4 Agustus 2022 di Grand Arabia Hotel, Banda Aceh. Rapat dipimpin oleh Dr. Drs Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi M. Si selaku Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara. Peserta rapat dihadiri Pejabat Provinsi Aceh (Disperindag, Bappeda, Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh dan para pejabat dan Kepala Kantor/Dinas Kab. Aceh Besar.


Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024  terdapat 27 Kawasan Industri Prioritas dan salah satu Kawasan Industri yang dikembangkan antara lain adalah Kawasan Industri Ladong  yang terletak di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Kawasan Industri Aceh Ladong merupakan salah satu Kawasan Industri Unggulan Provinsi Aceh. Kawasan Industri Aceh (KIA) adalah kawasan yang dibentuk pemerintah Aceh yang terletak 20 KM dari Kota Banda Aceh, saat ini kawasan tersebut telah menyediakan ± 66 Ha lahan untuk pembangunan berbagai industri (aneka industri).


Posisi KI Ladong sangat strategis (akses ke bandara internasional Sultan Iskandar Muda sekitar 28 km, pelabuhan Malahayati sekitar 10 km, pelabuhan Ulee Lheu sekitar 30 km, dan jalan tol nasional Banda Aceh - Sumut 9 km), dekat dengan jalur perdagangan internasional - Selat Malaka, kekhasan dan keaneragaman produk di Aceh, bahan baku yang melimpah terutama crude palm oil (CPO)  dan hasil perikanan lainnya, juga memiliki SDM yang mendukung untuk ketersediaan tenaga kerja di Kawasan KI Ladong. Dalam rencana Master Plan, Core business KI Ladong adalah penyewaan lahan, penyewaan bangunan, unit perkantoran, unit multi fungsi, unit warehouse, dan pengelolaan limbah industri. Adapun zonasi tenan yang ada di Master Plan KI Ladong adalah zona industri makanan halal, manufaktur, logistik, dan industri kimia.


PERMASALAHAN KIA LADONG-BANDA ACEH 
a.    Sejak ditetapkannya Kawasan Industri  Ladong sejak tahun 2018, sampai dengan saat ini baru 1 (satu) investor yang masuk yaitu PT. Alpine Green sebagai tenant  pertama.
b.    Belum optimalnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur dasar dan pendukung lainnya (Jalan, Gedung, Air dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)
c.    Belum adanya infrastruktur  pendukung diluar kawasan KIA Ladong yang merupakan kewenangan pemerintah pusat.


PEMBAHASAN MASALAH
a.    Perlunya peran pemerintah pusat dalam mempromosikan KIA Ladong kepada Investor dalam negeri maupun luar negeri melalui Kementerian dan Lembaga terkait.
b.    Perlu dukungan semua pihak bahwa KIA Ladong dapat dipertimbangkan menjadi  Kawasan Strategis Nasional (KSN).
c.    Dalam rangka pembangunan infrastruktur diluar Kawasan, pemerintah pusat perlu mempertimbangkan pengalokasian anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
d.    Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menyediakan infrastruktur industri dan infrastruktur penunjang lainnya. 
e.    Dukungan penyediaan infrastruktur oleh pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar mampu menarik minat investasi industri masuk ke dalam Kawasan Industri Ladong terutama bagi PT. PEMA yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dikarenakan sumber pendanaan dari APBD sangat terbatas.
f.    Belum optimalnya dukungan nasional terhadap infrastruktur di luar Kawasan Industri (APBN dan DAK)
g.    Belum ada kepastian dalam pemenuhan bahan baku untuk kawasan
h.    Dukungan fiscal dan insentif yang belum berjalan
i.    Untuk mempercepat pengembangan KI Ladong serta menarik minat investasi dari luar, perlu dilakukan melalui beberapa strategi salah satunya melalui pembentukan kluster industri


PERAN KEMENDAGRI
a.    Kementerian Dalam Negeri, senantiasa mendorong Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah agar dapat memprioritaskan  pembangunan  dan pengembangan kawasan Industri Ladong.
b.  Kemendagri pada prinsipnya sangat mendukung pengembangan KI Ladong dan siap untuk  mengkoordinasikannya dengan K/L terkait ditingkat Pusat sehingga KI Ladong dapat berkembang seperti KI lainnya