Home Utama Rapat Koordinasi Dan Pembahasan Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja

Rapat Koordinasi Dan Pembahasan Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja

189
0

Jakarta, Rabu 27 Februari 2019 bertempat di Hotel Jayakarta, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan bersama Sekretaris Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan Direktur Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, menghadiri Rapat koordinasi dan pembahasan pedoman formasi jabatan fungsional polisi pamong praja.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa “Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja telah direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Secara garis besar Peraturan Pemerintah yang baru masih mengusung semangat yang sama, salah satu nya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia”.
Secara otomatis aturan perundangan di bawahnya terutama Peraturan Menteri Dalam Negeri yang masih mengacu pada PP yang lama, harus segera disesuaikan, Untuk menjawab tantangan bahwa Penegakan Perda, penyelenggaraan Tibum & Tranmas serta Linmas sebagai Pelayanan Dasar yang wajib bagi Pemerintah Daerah, dibutuhkan Aparat Satpol PP yang professional salah satunya adalah melalui Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dalam rapat tersebut mengatakan Rapat koordinasi pada kesempatan ini dimaksudkan sebagai sarana untuk mencari solusi yang tepat guna memecahkan persoalan peningkatan Aparat Satpol PP yang professional salah satunya adalah melalui Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja.

Sekretaris Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menyampaikan bahwa pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Pembahasan Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja telah terlaksana dan berjalan dengan sukses dan lancar sesuai yang diharapkan. saya yakin Rapat Koordinasi dan Pembahasan Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja, dapat menjadi jembatan untuk menghasilkan sebuah Kebijakan yang tepat dalam mengurai permasalahan yang timbul sebagai konsekuensi ditetapkannya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib Pemerintahan Daerah yang terkait pelayanan dasar, khususnya dari sisi profesionalisme Aparat Satpol PP.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here