Home Media Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

229
0

Palu- 8 April 2019 Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Bersama Deputi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Gubernur Sulawesi Tengah, dan Bupati/Walikota di seluruh Provinsi Sulawesi Tengah, menghadiri acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.

Dalam Sambutanya Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menyampaikan “bahwa pemilihan tema Membangun Kembali Sulawesi Tengah Melalui Penguatan Mutu Modal Manusia dan Infrastruktur” pada Musrenbang RKPD Sulawesi Tengah Tahun 2020, dapat mendukung tema RKP Nasional Tahun 2020 yaitu Peningkatan SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas”.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menjelaskan bahwa “hasil kerja keras seluruh pemangku kepentingan selama ini bagi percepatan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah atas pencapaian indikator makro pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah hingga Tahun 2018 yaitu antara lain: angka kemiskinan sebesar 13,69% diatas target nasional, sebesar 9,66% nasional, tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,43% diatas target nasional sebesar 9,66% nasional 5,34%, IPM sebesar 68,11% dibawah target nasional sebesar 70,81%, Berdasarkan data capaian dimaksud, maka dapat dicermati bahwa terdapat beberapa target indikator makro Provinsi Sulawesi Tengah yang direncanakan untuk 2020 masih dibawah rata-rata capaian nasional.

Pada Kegiatan tersebut Bapak Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menyatakan bahwa Saat ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sedang menyusun Rancangan RKP Tahun 2020, yang memiliki arah pembangunan Makro Tahun 2020 sebagai berikut.

Meningkatkan pertumbuhan potensial Indonesia, Menjaga stabilitas makro ekonomi, Memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi.

Dalam akhir sambutanya Bapak Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menekankan pada aspek Pemilukada, dimana pada Tahun 2019 ini merupakan tahun politik yang perlu disikapi dengan menciptakan situasi dan kondisi yang aman tertib dan kondusif untuk itu pemerintahan daerah perlu meningkatkan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA), seluruh jajaran tingkat provinsi sampai kelurahan dan desa, mencegah dan menangkal gangguan keamanan sejak dini untuk menciptakan situasi yang aman, tentram dan terbit dalam pemilihan umum presiden dan legislatif Tahun 2019

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here