Home Media Rapat Sosialisasi Kebijakan SPM Sub Bidang Damkar dan Standardisasi Sarpras Damkar

Rapat Sosialisasi Kebijakan SPM Sub Bidang Damkar dan Standardisasi Sarpras Damkar

448
0

Jakarta-  Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Eko Subowo bersama Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Direktur Jenderal Keuangan, Direktur Manajemen Penangulangan Bencana dan Kebakaran serta para Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan Kabupaten/kota Menghadiri Kegiatan Rapat Sosialisasi Kebijakan SPM Damkar di Daerah dan Standarlisasi Sarpras Damkar di Hotel Ibis pada Hari Rabu Tanggal 19 Juni 2019 pada pukul 09.00 WIB.

Pada pertemuan tersebut ditujukan sebagai sosialisasi terhadap dua produk hukum Kemendagri yaitu Permendagri Nomor  114 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota serta Permendagri Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah.

“Hal ini penting dilakukan agar terbangun pemahaman yang sama sehingga peraturan yang telah ditetapkan bisa benar-benar dilaksanakan di daerah,”kata Eko Subowo dalam awal sambutan nya.

Pencapaian terhadap jenis pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang dituangkan dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2018, guna mendukung kesamaan layanan yang diterima oleh setiap warga negara, pemerintah telah menetapkan Permendagri Nomor 122 Tahun 2018.

“tujuan dari Permendagri tersebut pemenuhan hak konstitusional masyarakat yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar warna negara, kewajiban Pemerintah daerah dalam menyediakan sarana prasarana pemadam kebakaran, standarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran serta pemeliharaan sarana dan prasarana peamdam kebakaran”ujar Eko Subowo.

Peraturan ini ditujukan sebagai pedoman bagi daerah untuk menghitung kebutuhan sarana prasarana untuk melindungi seluruh warga negara secara optimal dari ancaman dan dampak kejadian kebakaran

“salah satu konsekuensi penting dari penetapan kebijakan tentang SPM dan standarrisasi sarpras ini adalah kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan prioritas anggaran” ujar Eko Subowo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here