Beranda Paparan Rapat Kordinasi Evaluasi Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan...

Rapat Kordinasi Evaluasi Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2019

375
0

Yogyakarta – Kamis 4 Juli 2019 bertempat di Hotel Cavinton Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Eko Subowo, bersama peserta dari beberapa Provinsi mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Tahun 2019 Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Rapat kerja ini merupakan forum strategis dalam rangka mengukur sejauh mana pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang sedang dilaksanakan oleh satker daerah.

“Pertemuan ini penting dilakukan untuk untuk mendiskusikan berbagai perkembangan dan isu aktual seputar Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan saat ini maupun ke depan”ujar Eko Subowo.

Pada perkembangan kegiatan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Tahun 2019 terjadi perbedaan antara target dan realisasi, hali ini menunjukkan adanya kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai output (keluaran) kegiatan dekonsentrasi maupun tugas pembantuan sebagaimana telah ditetapkan pada juknis.

“Pada forum ini perlu kita diskusikan penyebab hambatan, dan setelah itu perlu dirumuskan rencana tindak lanjutnya sehingga pada akhir tahun tidak mengganggu pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan”kata Eko Subowo.

Dalam hal penyerapan anggaran sangat penting dalam rangka menjaga konsistensi penyerapan dan capaian target kemendagri pada tahun 2019.

“Saya targetkan untuk kegiatan dekonsentrasi dapat terserap sekurang-kurangnya 95%, serta untuk kegiatan tugas pembantuan dapat terserap 98%ujar Eko Subowo.

Rencana kerja Kemendagri pada tahun 2020 akan dilakukan penyesuaian konstruksi pembinaan oleh pemerintah di mana saat ini untuk pembinaan kabupaten/kota dilaksanakan melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah.

“Saya berharap melalui perubahan ini akan memperluas cakupan pembinaan kepada seluruh kabupaten/kota sehingga daerah yang menerapkan perizinan dan non perizinan secara elektronik akan semakin meningkat sekaligus meningkatkan peran dan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah dalam pembinaan peningkatan pelayanan publik” ujar Eko Subowo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here