Beranda Utama MOU Penandatanganan Upacara Antara Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Demarkasi...

MOU Penandatanganan Upacara Antara Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Demarkasi dan Survei Batas Internasional Antara Malaysia (Sabah & Sarawak) dan Indonesia (Kalimantan Utara & Kalimantan Barat)

43
0

Kuala Lumpur – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) antara Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Republik Indonesia tentang Demarcation dan Survei Batas Internasional antara Malaysia (Sabah & Sarawak) dan Indonesia (Kalimantan Utara & Kalimantan Barat) di Kuala Lumpur.

MOU ditandatangani oleh Datuk Zurinah Pawanteh, Sekretaris Jenderal, Kementerian Air, Tanah dan Sumber Daya Alam Malaysia dan Dr. Hadi Prabowo MM, Sekretaris Jenderal, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Peta yang terlampir pada MOU telah ditandatangani oleh kedua penandatangan dan juga oleh Dato ‘Sr Dr. Azhari bin Mohamed, Direktur Jenderal, Departemen Survei dan Pemetaan Malaysia dan Laksamana Pertama Bambang Supriadi, Direktur Wilayah Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Penandatanganan diadakan kembali ke belakang dalam hubungannya dengan Pertemuan Empat Puluh Tiga dari Gabungan Malaysia – Komite Batas Indonesia tentang Demarkasi dan Survei Batas Internasional antara Malaysia (Sabah & Sarawak) dan Indonesia (Kalimantan Utara & Kalimantan Barat) (JMI -43).

Nota Kesepahaman tersebut dianggap sebagai tonggak khusus dalam hubungan bilateral antara dua (2) negara dalam menemukan penutupan yang telah lama tertunda. Masalah Batas Luar Biasa (OBP) yaitu batas tanah internasional di dekat sekitar Sungai Simantipal di sekitar kabupaten Pensiangan / kabupaten Lumbis Ogong dan sub-sektor dari penanda batas C 500 ke penanda batas C 600 di Kabupaten Sipitang / Sebakung. Kedua segmen terletak di Sabah / Kalimantan Utara yang tetap belum terselesaikan sejak tahun 1978 dan 1989.

Penandatanganan MOU telah mengurangi jumlah segmen OBP di perbatasan Malaysia – Indonesia dari sembilan (9) menjadi tujuh (7), tiga (3) di Sektor Sabah – Kalimantan Utara dan empat (4) di Sarawak – Kalimantan Barat Sektor.

Penandatanganan ini telah membuka jalan bagi kedua negara untuk lebih memformalkan resolusi dari tiga (3) OBP yang tersisa di Sabah – Sektor Kalimantan Utara di Pulau Sebatik (Kabupaten Tawau / Kabupaten Nunukan), Sungai Sinapad – Sesai dan sub-sektor dari penanda batas B 2700 ke penanda batas B 3100, di kabupaten Pensiangan / kabupaten Lumbis Ogong pada tahun 2020.

Pertemuan JMI-43 selanjutnya sepakat untuk merekomendasikan kepada Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral antara Malaysia dan Republik Indonesia untuk mandat untuk memulai diskusi pada empat (4) OBP di Sektor Sarawak – Kalimantan Barat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here