Beranda Paparan Upaya Pemerintah Pusat Dalam Percepatan Penyelesaian Batas Antar Daerah

Upaya Pemerintah Pusat Dalam Percepatan Penyelesaian Batas Antar Daerah

305
0

Jakarta – Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri “Indra Gunawan” memimpin rapat koordinasi terkait rencana verifikasi lapangan penegasan batas daerah pada segmen batas Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dan segmen batas Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Rabu (19/2/2020).

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Para Pejabat dari masing-masing Pemerintah Kabupaten yang berbatasan, pejabat dari Pemerintah Provinsi Riau. Fasilitasi penegasan batas daerah merupakan upaya Pemerintah Pusat untuk memperbaiki administrasi kewilayahan serta tumpang tindih perizinan yang ada di daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 34, bahwa batas wilayah merupakan persyaratan dasar untuk pemekaran daerah, meliputi persyaratan dasar kewilayahan (luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, batas wilayah, cakupan wilayah, dan batas usia minimal daerah Provinsi, daerah Kabupaten/Kota, dan Kecamatan); serta persyaratan dasar kapasitas daerah (kemampuan daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat).

Tindah lanjut dari rapat koordinasi ini  akan dilakukan verifikasi lapangan ke daerah oleh Tim Penegasan Batas Daerah (Tim PBD) Pusat beserta Tim PBD Kabupaten yang berbatasan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here