Beranda Paparan Tindak Lanjut Pengendalian dan Penanggulangan Wabah Penyakit African Swine Fever (ASF)

Tindak Lanjut Pengendalian dan Penanggulangan Wabah Penyakit African Swine Fever (ASF)

366
0

Jakarta, Rabu (26/2/2020), bertempat di Gedung H Kemendagri telah diselenggarakan Rapat Tindak Lanjut Pengendalian dan Penanggulangan Wabah Penyakit African Swine Fever (ASF) di Provinsi Sumatera Utara. Rapa dipimpin oleh Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Dr. Safrizal ZA, M.Si dan dihadiri oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Drs. Arsan Latif, M.Si dan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah sebagai narasumber serta Peserta rapat dari perwakilan Kementerian dan Lembaga (Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang PMK, Kementerian Pertanian, dan BNPB) serta perwakilan komponen di Lingkup Kementerian Dalam Negeri.

Rapat tersebut membahas semakin merebaknya wabah penyakit ASF yang menyebabkan kematian ternak babi sampai dengan 47.000 ekor di 21 Kabupaten/Kota serta menimbulkan dampak kerugian ekonomi yang cukup tinggi  di Provinsi Sumatera Utara dan menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor 542.3/13265/SJ dan Nomor 524.3/13266/SJ tanggal 29 November 2019 Hal Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Ancaman African Swine Fever (ASF) dan memperhatikan Surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 13067/PK.320/F/02/2020 tanggal 13 Februari 2020 Hal Tindak lanjut Pengendalian dan Penanggulangan Wabah Penyakit ASF (African Swine Fever) di Provinsi Sumatera Utara.

Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran menjelaskan bahwa wabah penyakit ASF termasuk dalam bencana non alam berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menyatakan bahwa bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

Selanjutnya Drs. Arsan Latif, M.Si Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah menambahkan bahwa wabah penyakit ASF dapat dikategorikan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Beberapa hal penting dalam penanganan wabah penyakit ASF yaitu:

  1. Kepala Daerah perlu menetapkan Status Keadaan Darurat Wabah Penyakit ASF
  2. Dalam hal tidak tersedia anggaran dalam APBD untuk pengendalian wabah penyakit ASF, menggunakan alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) tanpa diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
  3. Dalam hal BTT tidak mencukupi dapat menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan kas yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
  4. Mekanisme dan tata cara penatausahaan BTT dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.
  5. Pemanfaatan dana desa dalam rangka penanganan bencana agar berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
  6. Dalam pelaksanaan penanganan keadaan darurat wabah penyakit ASF agar melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here