Beranda Media Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PTSP Berbasis Elektronik

Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PTSP Berbasis Elektronik

180
0

Jakarta – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan “Eko Subowo” membuka acara Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PTSP Berbasis Elektronik. Acara dilaksanakan di Hotel Acacia Jakarta dengan peserta sebanyak 13 Provinsi, 23 Kabupaten dan 17 Kota, Senin (16/03/2020).

Pada acara Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PTSP Berbasis Elektronik ini sudah mengikuti Standar Operasional Prosedur WHO guna mencegah terjadinya penularan virus corona (Covid-19), ujar Eko.

Pelaksanaan Bimbingan Teknis ini diharapkan mampu mewujudkan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang efektif dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan kemudahan berusaha di daerah, sehingga secara teknis meningkatnya kemampuan teknis penyelenggaraan perizinan di PTSP daerah dalam menerapkan online single submission (OSS), Sicantik Cloud dan e-Monev PTSP.

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang  Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, yang bertujuan untuk:

  1. Menstandardisasikan nomenklatur kelembagaan seluruh Indonesia;
  2. Meningkatkan kualitas PTSP, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat utamanya pelaku usaha;
  3. Memberikan akses yang luas kepada masyarkat untuk memperoleh pelayanan prima dalam hal ini izin dari pusat hingga ke daerah; dan
  4. Meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah, serta mengamanatkan proses penyederhanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan seperti inovasi paket perizinan dan/atau pengintegrasian pelayanan pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta instansi lainnya seperti Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS), Perbankan, Asuransi, dan lainnya yang terkait dengan peningkatkan kualitas pelayanan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang pelayanan publik pada perizinan dan nonperizinan di daerah, Kementerian Dalam Negeri sebagai Pembina PTSP Daerah, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017, agar pelaksanaan penyelenggaraan PTSP daerah menjadi prima.

Dalam upaya mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan di daerah, perlu dilakukan langkah strategis oleh pemerintah, antara lain melalui : Deregulasi, Debirokratisasi, Digitalisasi dan Pengawasan.

Eko Subowo menegaskan “melalui Bimbingan Teknis ini, Optimalisasi kinerja penyelenggaraan perizinan di DPMPTSP diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.”

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here