Beranda Media Sosialisasi Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 di Kabupaten Pemalang

Sosialisasi Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 di Kabupaten Pemalang

91
0

Pemalang – Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerja Sama, Ditjen Bina Adwil Kemendagri hadir dan menjadi narasumber dalam Rapat Sosialisasi Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. Beliau didampingi oleh Kasubdit Kerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan antar Daerah, Selasa (08/09/2020).

Dalam rapat yang diselenggarakan di Aula Sasana Bhakti Praja, Kabupaten Pemalang, Sambutan Bupati disampaikan oleh Drs. Tutuko Raharjo, M.Si., Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Pemalang, Rapat dihadiri oleh Sekretaris Daerah, beserta segenap Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang termasuk anggota Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD), pejabat perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Tegal, Pekalongan, Purbalingga dan Banyumas.

Maksud diselenggarakannya sosialisasi yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan kerja sama daerah. Adapun tujuannya yaitu memberikan pemahaman mengenai regulasi baru tentang kerja sama daerah yaitu peraturan menteri dalam negeri nomor 22 tahun 2020 tentang tata cara kerja sama daerah dengan daerah lain dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga.

Perlu diketahui bersama yang menjadi pembahasan dalam sosialisasi ini setidaknya terdapat 10 (sepuluh) manfaat kerja sama, antara lain dapat meningkatkan: 1). Efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, 2). Penye-lenggaraan pemerintahan, 3). Kapasitas SDM Aparatur Daerah, 4). Pembangunan daerah, 5). Investasi di daerah, 6). Pendapatan Daerah, 7). Penggalian dan pemanfaatan potensi daerah, 8). Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, 9). Daya saing daerah dan regional, 10). Pertukaran budaya dan masih banyak manfaat lain yang muaranya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Kabupaten Pemalang.

Permendagri No.22 Tahun 2020, mengatur hal-hal yang lebih detail dan spesifik terkait penyelenggaraan kerjasama daerah, seperti: tahapan kerjasama daerah, sekretariat kerja sama, pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan, dan dukungan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here