Beranda Media Rapat Lanjutan Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja

Rapat Lanjutan Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja

38
0

Jakarta – Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama, Ditjen Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri mengikuti secara virtual Rapat Panitia Kerja Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Cipta Kerja Badan Legislasi DPR RI. Rapat dihadiri oleh anggota fraksi DPR RI dan dihadiri pula oleh pejabat di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Duta Besar Indonesia untuk WTO serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Senin (14/09/2020).

Pembahasan rapat telah memasuki lanjutan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja terkait materi Bab III Pasal 67 sampai dengan Pasal 87 serta keterkaitannya dengan Undang-Undang Eksisting. Pembahasan rapat menitikberatkan pada masalah Penataan Ruang dan Kawasan, Pertanian dan Pangan serta masalah yang terkait Persyaratan Investasi.

Pembahasan awal Rapat Panja Baleg DPR RI ini diawali dengan pembahasan mengenai DIM seputar masalah Penataan Ruang dan Kawasan diantaranya masalah persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang, RTRW Provinsi dalam rangka penetapan Perda RTRW, Persetujuan Lingkungan serta pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain masalah-masalah tersebut, juga dibahas mengenai beberapa DIM lainnya yang terkait Undang-Undang Eksisting terkait yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Memasuki pembahasan selanjutnya yaitu masalah pangan, dalam hal ini pemerintah diwakili oleh Duta Besar Indonesia untuk WTO yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Dalam hal ini Dubes Indonesia WTO menyampaikan hal-hal terkait kebijakan pembangunan pertanian dalam negeri sesuai dengan WTO dan dapat dilakukan oleh seluruh anggota WTO serta posisi diplomasi ekonomi Indonesia yang terus berupaya menyesuaikan dengan komitmen Internasional untuk menghindari adanya sengketa.
Pembahasan DIM terakhir yaitu tentang persyaratan investasi. Pembahasan DIM dimulai dengan paparan singkat dari pejabat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang menyampaikan tentang penanaman modal dalam konsepsi Undang-Undang Cipta Kerja. Dibahas pula pasal-pasal lainnya terkait perizinan berusaha dan keterkaitannya dengan Undang-Undang eksisting yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here