Beranda Media Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 SPM Sub Urusan Bencana Wajib Dilaksanakan Oleh...

Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 SPM Sub Urusan Bencana Wajib Dilaksanakan Oleh Kabupaten/Kota

63
0

Jakarta – Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri hadir dalam Rapat Koordinasi Tindaklanjut Penerapan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020–2044 secara virtual yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kementerian Koordinator Bidang PMK (Dody Usodo).  Dalam  rapat tersebut Dody Usodo kembali mengingatkan bahwa Letak Geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan (archipelagic state) dan berada pada pertemuan lempeng tektonik dunia yang bergerak aktif setiap tahunnya serta sabuk vulkanik yang membentang di Kepulauan Indonesia yaitu berupa sebaran gunung api yang membentang dari Pulau Sumatera hingga sebagian wilayah Pulau Papua, menjadikan Negara Kepulauan Republik Indonesia dikenal dengan istilah ”Ring of Fire”, yang berarti Negara Indonesia sebagai salah satu Negara yang rawan terhadap bencana alam, Selasa (13/10/2020).

Untuk menghadapi peningkatan risiko di masa depan, Pemerintah menyusun Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan RIPB. Tahun ini Pemerintah telah menetapkan RIPB untuk periode 2020-2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020–2044 yang mengacu pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada Tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045. Selain itu, RIPB Tahun 2020-2044 juga mengacu pada Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim, Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 2015-2030, serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR 2015-2030).

Terdapat 4 hal strategis yang menjadi isu dalam rapat tersebut yang harus ditindaklanjuti setelah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020–2044, yaitu:

  1. Membangun sinergi antar Kemenetrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menerapkan penerapan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020–2044, sesuai bidang tugas yang dimandatkan dalam Peraturan Presiden dimaksud.
  2. Perlu membentuk Sekretariat Bersama yang dikoordinasikan oleh BNPB sebagai wadah koordinasi antar Kementerian/Lembaga dalam penerapan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020–2044,.
  3. BNPB harus segera Menyusun Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas-PB) 2020-2025 yang akan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah.
  4. Substansi yang disiapkan dalam Renas-PB, sekurang-kurangnya meliputi:
  1. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
  2. Pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
  3. Analisis kemungkinan dampak bencana;
  4. Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
  5. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
  6. Alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

Dalam pelaksanaan RIPB 2020-2024 tersebut Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Adwil mendapatkan tugas untuk mendukung pelaksanaan kebijakan penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel melalui penerapan strategi: “mengoptimalkan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana” dengan upaya:

  1. Penyiapan indeks Trantibumlimas sub-urusan bencana;
  2. Mendorong dan mempercepat pemerintah daerah untuk menyiapkan data tematik kebencanaan yang menjadi layanan SPM sub-urusan bencana;
  3. Mendorong dan mempercepat pemerintah daerah untuk menyiapkan dokumen teknis kebencanaan;
  4. Mensosialisasikan kebijakan/ NSPK kepada pemerintah daerah tekait integrasi indikator layanan dasar SPM ke dalam dokumen perencanaan pembanguan daerah.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here