Beranda Media Evaluasi Pelaporan Permasalahan Trantibumlinmas dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19

Evaluasi Pelaporan Permasalahan Trantibumlinmas dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19

54
0

Jakarta, 14 Oktober 2020

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat melakukan kegiatan Rapat Asistensi Pelaksanaan Tugas Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat secara Video Conference dalam rangka Evaluasi Pelaporan Permasalahan Trantibumlinmas dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19, bertempat di Gedung H Lantai 2 Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kantor Pusat Kemendagri, Rabu (14/10/2020).

Rapat asistensi ini diselnggarakan melalui aplikasi Zoom Meeting dengan dihadiri  83 partisipan dari Satpol PP Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan daerah binaan Subdirektorat Tata Operasional Polisi Pamong Praja dan Subdirektorat Perlindungan Masyarakat dalam rangka pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020. Rapat diawali dengan penyampaian kata sambutan oleh Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Indra Gunawan, SE, MPA dengan memberikan arahan agar Pemerintah Daerah Provinsi dapat menyampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menginput laporan melalui link bit.ly situasi Pilkada, serta menghimpun data dalam pelaporan sistem informasi dari situasi Pilkada. Satpol PP daerah dalam melakukan pemantauan tidak harus mengawasi secara langsung dalam proses penyelenggaraan kesiapan Pilkada Serentak, karena hal tersebut merupakan tugas TNI dan POLRI. Sementara tugas satpol PP daerah hanya memantau dan membuat dokumentasinya. Integrasi antara TNI, POLRI, dan  Pol PP diharapkan dapat bersinergi dalam mendukung proses persiapan sampai pelaksanaan Pilkada Serentak nantinya.

Sekretaris Ditjen juga menyampaikan bahwa prioritas pemberian vaksin dalam pelaksanaan Pilkada Serentak selain diberikan kepada TNI dan POLRI, termasuk Satpol PP menjadi prioritas, karena Satpol PP merupakan garda terdepan dalam penanganan Covid-19. Pemberian vaksin ini dijadwalkan pada Bulan November dan Desember sebanyak 30 juta vaksin untuk 15 juta orang, yang artinya satu orang berhak mendapatkan 2 kali pemberian vaksin Covid-19.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan        Dr. Safrizal, ZA, M.Si dalam sambutannya menyampaikan bahwa tugas Satpol PP dan Satlinmas antara lain membantu KPU dan Bawaslu dalam kesiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

Selain itu, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan juga menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat akan mengupayakan untuk menyediakan alokasi formasi ASN dan berharap agar seluruh ASN jangan terlibat dalam politik praktis, dan harus bersifat netral.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here