Beranda Media Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Tentang Penilaian Kinerja PTSP...

Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Tentang Penilaian Kinerja PTSP Dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Daerah Serta Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga

34
0

Jakarta, 14 Oktober 2020, Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama, Ditjen Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini diwakili oleh Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerja Sama menghadiri secara virtual Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Penilaian Kinerja PTSP dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Kementerian Negara/Lembaga yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Rapat tersebut dihadiri pula oleh Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Keuangan dan Sekretariat Kabinet.

Rancangan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Penilaian Kinerja PTSP dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Kementerian Negara/Lembaga ini disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga serta Pemerintah Daerah dimana dalam Pasal 19 Perpres Nomor 42 Tahun 2020 tersebut penilaian terhadap Kinerja PTSP dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Dalam Negeri.

Dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal ini, Kemendagri dalam hal ini diwakili oleh Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama menyampaikan masukan terkait Pasal 3 Rancangan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal dimaksud agar disesuaikan dengan Perpres Nomor 42 Tahun 2020 yaitu Penyusunan Perda/Perkada yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang percepatan pelaksanaan berusaha serta peraturan pelaksanaan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, koneksi sistem PTSP Daerah dengan sistem OSS dan Peran Satgas dalam reformasi perizinan dan percepatan pelaksanaan berusaha.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here