Beranda Media Finalisasi Usulan Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan untuk Tahun Anggaran 2021

Finalisasi Usulan Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan untuk Tahun Anggaran 2021

29
0

Jakarta – Seketariat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan  dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Perundang-undangan telah melakukan rapat secara virtual dengan zoom meeting dalam rangka finalisasi usulan Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan untuk Tahun Anggaran 2021 pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 yang dihadiri oleh selutuh Kepala Subdit dan para Kepala Bagian di Lingkungan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan. Kegiatan rapat ini dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan amanat dari Psal 6 ayat (2) Permendagri 83 Tahun 2013 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Permendagri 45 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri 83 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Produk Hukum Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, menyatakan bahwa “rencana penyusunan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan oleh pejabat eselon II dan dikoordinasikan oleh sekretaris komponen melalui bagian yang membidangi peraturan perundang-undangan.

Pelaksanan rapat ini sebagai upaya mewujudkan tertib administrasi dan prosedur dalam pembentukan produk hukum di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sehingga terwujud sinkronisasi antara aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) dengan Aplikasi KARINA (Kerangka Regulasi Nasional), dengan maksud dan tujuan tercapainya regulasi yang aplikatif, implementatif dan tidak tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil rapat, sementara data terupdate berdasarkan dari Aplikasi KRISNA makaterdapat 40 usulan Penyusunan Prosundagri dari Ditjen BAK dengan usulan terbanyak dari Direktorat Toponimi dan Batas Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

  1. Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama sebanyak 0 (nol) usulan;
  2. Direktorat Kawasan Perkotaan dan Batas Negara sebanyak 0 (nol) usulan;
  3. Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat sebanyak 3 (tiga) usulan;
  4. Direktorat Toponimi dan Batas Daerah sebanyak 34 (tiga puluh empat) usulan; dan
  5. Direktorat Manajemen Penganggulangan Bencana dan Kebakaran sebanyak 3 (tiga) usulan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here