Beranda Media Rapat Pengembangan Kapasitas Implementasi Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2019 Bagi Provincial...

Rapat Pengembangan Kapasitas Implementasi Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2019 Bagi Provincial Project Management Unit Jawa Timur Dan Perangkat Daerah Terkait

39
0

Jakarta – Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama, Ditjen Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini diwakili oleh Kasubdit Kerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Daerah menghadiri secara virtual Rapat Pengembangan Kapasitas Implementasi Perpres No. 80/2019 bagi Provincial Project Management Unit Jawa Timur Dan Perangkat Daerah Terkait yang diselenggarakan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Rapat tersebut dihadiri pula oleh Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, Rabu (14/10/2020).

Dalam rangka mendukung upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai imbas dari pandemi Covid-19, diperlukan upaya memajukan ekonomi wilayah di provinsi-provinsi unggulan seperti Jawa Timur. Pengembangan ekonomi wilayah perlu mengintegrasikan sentra-sentra produksi dengan infrastruktur konektivitas & pendukung kawasan agar pertumbuhan ekonomi dapat sesegera mungkin kembali ke trayektori pra Covid-19.

Pengembangan wilayah dalam rangka pemulihan ekonomi di Jawa Timur perlu dilakukan dengan berpedoman kepada Perpres No. 3/2016 j.o. Perpres 56/2018 terkait Proyek Strategis Nasional, serta Perpres No. 80/2019 terkait percepatan pembangunan ekonomi Jawa Timur. Terdapat 8 (delapan) kawasan yang menjadi delienasi pengembangan di Jawa Timur.

Mengingat pentingnya peran dari pengembangan kawasan Jawa Timur, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berpandangan perlu adanya implementasi yang efektif atas Perpres No. 80/2019 dan Perpres No. 80/2019. Sebagai manifestasi tujuan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian c.q. KPPIP bekerja sama dengan Tim Deloitte Consulting bermaksud memfasilitasi kegiatan pengembangan kapasitas kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pengembangan kapasitas tersebut akan berfokus pada knowledge sharing atas prioritisasi proyek quick wins dan pendukung PEN; skema pendanaan alternatif; serta penyusunan rencana aksi dalam rangka monev.

Sesuai dengan Permendagri No 22 tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga untuk Pelayanan Publik sehingga untuk Kerja Sama Aset, Barang dan Jasa, Infrastruktur mengikuti Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here