Beranda Media Kementerian Dalam Negeri Mendukung Penataan Dan Pengamanan Aset Milik Pemerintah...

Kementerian Dalam Negeri Mendukung Penataan Dan Pengamanan Aset Milik Pemerintah Daerah

21
0

Aset merupakan harta kekayaan yang dimiliki negara maupun daerah, sejauh ini penataan aset daerah dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Tidak bisa dipungkiri dalam pengelolaan aset, banyak ditemukan berbagai permasalahan yang dihadapi karena dalam pengelolannya tidak dilakukan berdasarkan asas tertib administrasi.

Pada tanggal 14 Oktober 2020 Ditjen Bina Keuangan Daerah bersama-sama dengan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dan Inspektorat Jenderal Kemendagri menggelar rapat zoom meeting penanganan permasalahan aset tanah milik Pemerintah Kota Banjarmasin berupa Hak Pengelolaan (HPL) berdasarkan perjanjian kerjasama dengan PT. Panca Karya Hasna (PT. PKH) diterbitkan Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT. PKH.

Berawal Pada tanggal 19 Januari 1983, Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2 kepada PT. Panca Karya Hasna (PT. PKH) atas tanah seluas 10.270 m2,  Pasar Gelora di Kelurahan Pekapuran Laut, Kecamatan Banjar Timur, Kota Banjarmasin selama jangka waktu 20 tahun. Pada tanggal 12 April tahun 1989 terjadi pengalihan HGB Pasar Gelora kepada PT. Kharisma Inti Mitra (PT. KIM) yang selanjutnya pada tahun 17 Februari 1989 terbit perpanjangan HGB kepada PT. KIM yang berakhir HGB nya pada tahun 2018.

Pemerintah Kota Banjarmasin sendiri tidak berencana untuk memberikan perpanjangan HGB tersebut kepada PT. KIM, dengan pertimbangan bahwa ingin menata ulang aset-asetnya sehingga lebih bermanfaat untuk masyarakat. Di sisi lain dengan berakhirnya HGB tersebut pihak perusahaan selaku pemilik HGB menginginkan perpanjangan tidak dilakukan melalui mekanisme tender hal ini tentunya tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, berdasarkan hasil penelusuran pihak pemerintah Kota Banjarmasin diketahui bahwa diatas HGB tersebut terbit HGB pecahan yang berakhir tahun 2021 yang digunakan untuk bangunan toko, sementara itu dengan berakhirnya HGB tersebut status kepemilikannya menjadi tidak jelas.

Berkenaan dengan permasalahan tersebut, maka perlu dilihat kembali materi dalam perjanjian antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan PT. KIM, terkait hal tersebut, Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin mengapresiasi dan apabila HGB itu sudah berakhir, maka kewajiban pemilik HGB menyerahkan sertifikat HGB nya kepada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin dan selanjutnya tanah dapat dikembalikan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin selaku pemilik aset.

Berdasarkan ketentuan PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai, kewenangan pengelolaan atas tanah tersebut berada di pemegang Hak Pakai/Hak Pengelolaan yaitu Pemerintah Kota Banjarmasin, berkenaan dengan status kepemilikan bangunan maka mengacu pada pasal 37 ayat (1), apabila tidak diperpanjang maka bangunan harus dibongkar dengan biaya dibebankan kepada pemilik HGB dan apabila bangunan masih dibutuhkan maka bangunan tersebut diberikan ganti rugi kepada pemilik bangunan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here