Beranda Media Pembahasan Status Hukum 52 Desa DI Kabupaten Konawe

Pembahasan Status Hukum 52 Desa DI Kabupaten Konawe

75
0

Bogor – Direktur Toponimi dan Batas Daerah Sugiarto, SE, M.Si menghadiri secara langsung acara Pembahasan Status Hukum 52 Desa di Kabupaten Konawe yang diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Kota Bogor. Hadir pula dalam acara tersebut yaitu Pejabat dari Biro Hukum Setjen Kemendagri, Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, Kepala Bagian Perundang-Undangan Ditjen Bina Adwil Kemendagri, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian PPN/Bappenas, BPKP, dan TNP2K, termasuk beberapa peserta dari beberapa perwakilan instansi dimaksud secara virtual, yang dilaksanakan hari Kamis-Jumat (15-16/10/2020).

Atas dasar siaran Pers Kemendagri tanggal 18 November 2019, Tim Gabungan Kemendagri menyatakan 56 desa yang tercantum dalam Perda Nomor 7 Tahun 2011 secara yuridis dinyatakan cacat hukum. Selanjutnya Kementerian Keuangan melalui Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Nomor S-582/PK/2019 tanggal 5 Desember 2019 hal Status Penyaluran Dana Desa untuk 56 Desa di Kabupaten Konawe, yang intinya “menunda penyaluran Dana Desa untuk 56 desa sampai adanya kejelasan status desa-desa tersebut baik secara substansi maupun hukum”.

Perda Nomor 7 Tahun 2011 sebagai dasar pembentukan 56 desa di Kab. Konawe, mekanisme dan tahapan penerbitannya tidak melalui DPRD, sedangkan teregister sebagai Perda Pertanggungjawaban APBD Kab. Konawe TA 2010. Selanjutnya pada Tahun 2018 Desa Moorehe dihapus, sehingga desa yang bermasalah menjadi 55 desa.

Mendagri melalui Surat Nomor 140/2702/SJ tgl 2 April 2020 hal Tindak Lanjut Evaluasi Penataan Desa Kabupaten Konawe yang ditujukan kepada Gubernur Sultra, untuk memfasilitasi permasalahan Pemkab Konawe, serta penyelesaian penegasan batas, dan melaporkan perkembangan secara periodik dalam tenggat waktu yang telah ditentukan kepada Mendagri melalui Dirjen Bina Pemdes.

Berdasarkan fasilitasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penyelesaian permasalahan status desa di Kab. Konawe, Pada tanggal 8 Juli 2020, Pemerintah bersama DPRD Kabupaten Konawe menerbitkan Perda Nomor 4 tahun 2020 tentang Penetapan Desa Pada Wilayah Administrasi Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Inti pokok dari Perda tersebut adalah

  • Penetapan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan;
  • Penetapan desa karena adanya penggabungan 3 desa di 2 Kecamatan.

Berdasarkan penggabungan 3 desa dimaksud, sehingga desa bermasalah menjadi sebanyak 52 desa.

Apabila Perda dianggap sebagai Perda Penetapan, maka akan diperlakukan sebagai pembentukan desa baru, sesuai tanggal penetapan tanggal 8 Juli 2020, sehingga dana desa Tahun 2020 untuk 52 desa di Kab. Konawe dimaksud tidak dapat disalurkan.

Rapat menyepakati untuk mencari solusi terkait permasalahan status hukum 52 desa di Kab. Konawe dan Kementerian Keuangan akan memberikan masukan terhadap draft Kepmendagri tentang Penetapan Jumlah Desa Seluruh Indonesia Berdasarkan Nama dan Kode Desa Tahun 2020, khususnya masalah desa di Kab. Konawe sebagai acuan dalam pengalokasian Dana Desa oleh Kementerian Keuangan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here