Beranda Media Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Batam, Bintan dan Karimun

Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Batam, Bintan dan Karimun

29
0

Jakarta – Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan diwakili oleh Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara Dr. Thomas Umbu Pati, M.Si memimpin rapat lanjutan Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Batam, Bintan dan Karimun (RZ KSN BBK) secara langsung dan virtual (zoom meeting), Jumat (16/10/2010).

Hadir dalam rapat Sekda Provinsi Kepulauan Riau, Direktur Pengelolaan Ruang Laut KKP, Pejabat dari Kemenko Marves, Kementerian ATR/BPN, Sekretariat Kabinet, Kemenko Bidang Perekonomian, Badan Informasi Geospasial, Kementerian Hukum dan HAM, BP Batam, BP Bintan, BP Karimun serta pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepri, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, dan Kabupaten Bintan.

Rapat ini merupakan rapat lanjutan yang diselenggarakan di batam 10 Oktober 2020 dalam rangka membahas Permasalahan yang krusial terkait revisi Perpres nomor 87 tahun 2011 tentang RTR RZN BBK, yaitu terdapat zonasi ataupun spot-spot yang overlap yang menjadi potensi konflik dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruanglaut di wilayah perairan Batam, Bintan dan Karimun antara Pusat dengan Daerah. Sehingga perlu dibahas kembali perencanaan dan penataan ruangnya antara RZ KSN BBK dengan RZWP3K BBK.

Selain itu, Tujuan rapat ini untuk menjajaki kesepakatan mengenai beberapa zonasi ataupun spot-spot yang menjadi potensi konflik dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruanglaut di wilayah perairan Batam, Bintan dan Karimun antara Pusat dengan Daerah. Dari zonasi ataupun spot-spot tersebut, beberapa mungkin masuk RZ KSN BBK dan beberapa mungkin masuk RZWP3K BBK.

Beberapa hal penting yang perlu digarisbawahi dan ditindaklanjuti, pada rapat ini meliputi: Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemerintah Pusat melalui KKP menyampaikan beberapa list potential projects antara RZ KSN BBK dengan RZWP3K BBK terhadap zonasi ataupun spot-spot yang perlu disesuaikan dalam perencanaan dan penataan ruang RZ KSN BBK dengan RZWP3K BBK; List potential projects tersebut perlu dibahas kembali bersama untuk didistribusikan secara atributif sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menemukan titik temu dalam penyelerasan perencanaan, penataan, pengelolaan dan pemanfaatan ruang wilayah perairan Batam, Bintan Karimun antara RZ KSN dengan RZWP3K; untuk memperoleh titik temu stersesbut, perlu masukan tertulis dari KKP serta K/L terkait di pusat dan Pemerintah Provinsi Kepri serta intansi terkait di daerah; Masukan tertulis tersebut, diharapkan dapat diterima oleh Direktorat Jenderal Bina Adminitrasi Kewilayah Kementerian Dalam Negeri, paling lambat tanggal 23 Oktober 2020, sebelum rapat selanjutnya diselenggarakan

Penyelengaraan rapat selanjutnya akan diinformasikan lebih lanjut melalui korespondensi dan diharapkan dengan masukan yang diperoleh dapat mempermudah proses pengambilan keputusan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here