Beranda Media Workshop Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah National Urban Watersupply Project (Nuwsp)

Workshop Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah National Urban Watersupply Project (Nuwsp)

111
0

Jakarta – Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri hadir sebagai narasumber dalam Workshop Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan secara virtual. Workshop dibuka oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri. Peserta pusat, termasuk narasumber, terdiri atas pimpinan dan perwakilan dari: Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Kementerian PUPR, BAPPENAS, CPMU NUWSP, Tim Konsultan TACT-LG NUWSP, dan Tim World Bank, selain itu adapula peserta dari daerah. Selasa (20/10/2020)

“Tanpa Air Kita Tidak Bisa Hidup”, kata Dirjen Bina Pembangunan Daerah dalam sambutannya.

Air minum menjadi salah satu isu sentral dalam skala lokal maupun internasional. Akses terhadap air minum layak dan aman masih menjadi persoalan serius sehingga dijadikan salah satu target dari pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) sampai dengan tahun 2030.

Pemenuhan target 10 juta sambungan rumah dalam rangka memperluas dan memenuhi layanan dasar di sektor air minum tentu menjadi tanggung jawab dan diharapkan dikontribusi oleh banyak pihak dan program. NUWSP yang didukung oleh dana pinjam Bank Dunia diharapkan menjadi salah satu kontributor pencapaian target tersebut. Kemendagri selaku Pembina pemerintah daerah dan menjadi salah satu CPIU dari NUWSP, diharapkan mampu berkontribusi dalam rangka memastikan pemda sebagai pelaksana SPM Bersama PDAM-nya untuk menjangkau seluas mungkin akses masyarakat terhadap air minum.

Dalam workshop ini, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan menyampaikan beberapa hal yang menjadi bahasan antara lain:

  1. Indonesia kaya akan air, namun harus di-manage supaya dapat bermanfaat untuk masyarakatnya.
  2. Air minum merupakan hak mutlak warga negara, sehingga dalam penanganannnya perlu menitikberatkan perhatian pada daerah yang membutuhkan.
  3. Air minum merupakan salah satu urusan pemerintah yang bersifat wajib pelayanan dasar. Sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan. Mari petakan, naikkan kapasitas pelayanan, sehingga tiap orang dapat memperoleh pelayanan yang sama.
  4. Perlu adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan air minum.
  5. Belum banyak contoh kerja sama antar daerah terkait penyediaan air minum, sehingga perlu didorong demi pemenuhan kebutuhan masyarakat.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here