Beranda Media Melalui Surat Edaran, Mendagri Mengantisipasi Penyebaran COVID-19 Pada Hari Libur dan Cuti...

Melalui Surat Edaran, Mendagri Mengantisipasi Penyebaran COVID-19 Pada Hari Libur dan Cuti Bersama Mulid Nabi

816
0

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menegaskan agar Pemerintah Daerah untuk dapat mempersiapkan langkah-langkah dan strategi dalam menghadapi libur dan cuti Bersama Maulid Nabi pada akhir Oktober 2020 agar jangan sampai menjadi faktor dalam naiknya angka kasus dan juga peningkatan masalah COVID-19.

Dorongan ini tercantum dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri  No 440/5876/SJ  tertanggal 21 Oktober 2020 tentang  Antisipasi Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pada Libur dan Cuti Bersama Tahun 2020. SE ini diterbitkan sebagai tindak lanjut arahan Presiden agar periode libur panjang kali ini benar-benar diantisipasi dengan baik. Tujuannya agar kejadian seperti pada periode libur panjang pada bulan Juli dan minggu ketiga Agustus lalu tidak terulang kembali. Pasalnya, saat itu masa liburan panjang dinilai mengakibatkan kasus Covid-19 mengalami peningkatan sejak 1 hingga 29 September 2020.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA, mengatakan, melalui SE ini diharapkan Pemda dapat menghimbau masyarakatnya selama melaksanakan libur dan cuti bersama agar sedapat mungkin menghindari melakukan perjalanan dan tetap berkumpul bersama keluarga, serta melakukan kegiatan di lingkungan masing-masing sambil menyiapkan diri dan lingkungan dalam menghadapi potensi bencana Hidrometeorologi, sesuai prediksi BMKG.

“Selain itu Dalam pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dihimbau agar dilaksanakan di lingkungan masing-masing dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (3M)” ujar Safrizal.

Di samping itu, jika pelaksanaan liburan dan cuti bersama dilakukan dengan perjalanan keluar daerah agar dilakukan test PCR atau Rapid Test atau menyesuaikan dengan aturan moda transportasi yang berlaku. Dan setelah kembali dari perjalanan luar daerah disarankan kembali melakukan test PCR atau Rapid Test untuk memastikan bahwa pelaku perjalanan tetap dalam keadaan negatif COVID-19.

Dalam SE tersebut juga dijelaskan bahwa setiap daerah agar memperkuat sistem pengawasan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di daerah masing-masing dengan mengintensifkan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di lingkungannya baik pada level provinsi, kabupaten/kota/kecamatan/kelurahan dan desa serta RT/RW. Penguatan desa/kelurahan bebas COVID-19 juga penting, antara lain dengan mensyaratkan para pendatang membawa surat hasil test PCR/rapid test yang menjelaskan bahwa pengunjung negatif COVID-19.

“Selanjutnya, untuk antisipasi keramaian di tempat wisata, SE tersebut juga memerintahkan agar Pemda dapat mengidentifikasi tempat wisata yang menjadi sasaran liburan agar memiliki protokol kesehatan yang baik, memastikan tidak ada kerumunan yang menyebabkan tidak bisa jaga jarak, membatasi jumlah wisatawan sampai dengan 50%” tambah Safrizal.

Khusus untuk kegiatan seni budaya dan tradisi yang biasa dilakukan sebelum pandemi COVID-19, supaya dapat diselenggarakan di lingkungan masing-masing agar tidak terjadi kerumunan massa dalam bentuk apapun yang membuat tidak bisa jaga jarak dan berpotensi melanggar protokol Kesehatan.

Kepala Daerah juga diharapkan dapat melakukan koordinasi dengan Forkopimda dan Stakeholder lain diantaranya Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pengelola Hotel, Pengelola Tempat Wisata dan Pelaku Usaha serta pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan karakteristik masing-masing serta mengoptimalkan peran Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 di Daerah dalam melaksanakan monitoring, pengawasan dan penegakan hukum sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah.

“Selanjutnya Bupati/Wali Kota melaporkan pelaksanaan kegiatan antisipasi penyebaran COVID-19 pada libur dan cuti bersama tahun 2020 kepada Gubernur untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan” pungkasnya.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here