Beranda Media Rapat Koordinasi Teknis Nasional Percepatan Pencegahan Stunting “Peran Kecamatan Dalam Percepatan Pencegahan...

Rapat Koordinasi Teknis Nasional Percepatan Pencegahan Stunting “Peran Kecamatan Dalam Percepatan Pencegahan Stunting di Kelurahan”

144
0

Jakarta, 22 Oktober 2020, Dalam rangka percepatan pencegahan anak kerdil (Stunting) yang merupakan prioritas nasional, Kementerian Sekretariat Negera RI menjadi fasilitator untuk mengoordinasikan percepatan pencegahan Stunting dengan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Nasional Percepatan Pencegahan Stunting bertema “Membangun dan Memperkuat Komitmen dalam Percepatan Pencegahan Stunting”. Rangkaian kegiatan yang dimulai sejak Rabu, 21 Oktober 2020 diresmikan oleh Bapak Wakil Presiden RI serta diikuti oleh 260 Kab/Kota yang menjadi lokasi prioritas pelaksanaan Program Percepatan Pencegahan Stunting.

Dr. Prabawa Eka Soesanta, S.Sos., M.Si. selaku Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerja Sama, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri hadir sebagai narasumber fokus pembahasan Peran Kecamatan Dalam Percepatan Pencegahan Stunting di Kelurahan yang dilaksanakan secara virtual pada Kamis, 22 Oktober 2020.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan penurunan prevalensi Stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Pemerintah pada Tahun 2021 menetapkan 100 Kab/Kota sebagai lokasi prioritas baru yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.42/M.PPN/HK/04/2020 Tanggal 9 April 2020 tentang Penetapan Perluasan Kab/Kota Lokasi Fokus Itervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021. Guna percepatan pencegahan Stunting, dibutuhkan sinergitas mulai dari level pusat hingga daerah. Pada level terbawah, kecamatan menjadai garda terdepan dalam penanganan Stunting baik melalui koordinasi maupun pelaksana teknis.

Dr. Prabawa pada kesempatan dimaksud menyampaikan langkah-langkah strategis penanganan Stunting di Kecamatan dan Kelurahan yaitu melalui Optimalisasi Peran Camat dan Kecamatan dengan  Percepatan Pelimapahan Kewenangan dari Bupati/Wali Kota kepada Camat dan Optimalisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan serta melalui Optimalisasi Kegiatan di Kelurahan dengan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here