Beranda Media Rapat Pembahasan Metode Penilaian dan Alur Kegiatan Penilaian Kinerja PTSP dan Percepatan...

Rapat Pembahasan Metode Penilaian dan Alur Kegiatan Penilaian Kinerja PTSP dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga

94
0

Jakarta, 22 Oktober 2020, Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama, Ditjen Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini diwakili oleh Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerja Sama serta Plt. Kasubdit Fasilitasi Pelayanan Umum menghadiri secara virtual Rapat Metode Penilaian dan Alur Kegiatan Penilaian Kinerja PTSP dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Rapat tersebut dihadiri pula oleh dan beberapa DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia serta unsur dari internal BKPM.

Rapat pembahasan tersebut dipimpin oleh Direktur Kerjasama Pembinaan Teknis Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Daerah yang dalam kesempatan kali ini  memaparkan tentang Sosialisasi kepada Pemerintah Daerah terkait Kegiatan Penilaian Kinerja PTSP dan PPB Pemda. Dalam paparannya, Direktur Kerjasama Pembinaan Teknis Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Daerah menyampaikan diantaranya tentang maksud dan tujuan kegiatan penilaian kinerja PTSP dan PPB Pemda serta kinerja PPB K/L, pelaksanaan kegiatan, subjek kegiatan, objek kegiatan, alur kegiatan, metode kegiatan, indikator dan tolak ukur, timeline penyusunan peraturan pelaksana dan timeline kegiatan.

Dalam rapat pembahasan tersebut, Kemendagri memberikan beberapa masukan terkait penilaian kinerja PTSP yaitu agar tidak ada kriteria yang tumpang tindih antara instansi penilai demi mewujudkan satu data untuk semua K/L. Kaitannya dengan kriteria penilaian, diharapkan adanya substansi yang jelas agar tidak terjadi duplikasi antara kriteria K/L yang satu dengan yang lain. Kemudian yang terakhir Kemendagri mengharapkan agar pemerintah daerah mendukung adanya kegiatan penilaian kinerja PTSP dan PPB Pemda serta kinerja PPB K/L ini.

Selain masukan atau tanggapan dari Pemerintah Pusat, beberapa DPMPTSP daerah juga menyampaikan beberapa pertanyaan dan masukan terkait kegiatan tersebut seperti dari DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan dan DPMPTSP Kabupaten Sragen. Pertanyaan yang banyak ditanyakan diantara mengenai klasifikasi penilaian kinerja PTSP serta indikator-indikator penilaian kinerja PTSP.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here