Beranda Media Rapat Lanjutan Pembahasan RPP tentang Penyelesaian antara Rencana Tata Ruang dengan Kawasan...

Rapat Lanjutan Pembahasan RPP tentang Penyelesaian antara Rencana Tata Ruang dengan Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak atas Tanah

27
0

Jakarta – Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Sugiarto, SE, M.Si menghadiri rapat lanjutan pembahasan Rapat Lanjutan Pembahasan RPP tentang Penyelesaian antara Rencana Tata Ruang dengan Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak atas Tanah yang diinisiasi oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bertempat di Hotel Sheraton Gandaria City. Rapat tersebut dihadiri oleh Rapat tersebut dihadiri oleh Sekretariat Kabinet, KemenATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, KLHK, KKP, Kemen ESDM, dan BIG secara tatap muka secara terbatas dengan tetap mengikuti protokol kesehatan Senin (26/10/2020).

Rapat dibuka oleh Direktur Jenderal Tata Ruang KemenATR/BPN, Dr. Ir. Abdul Kamarzuki, MPM kemudian dilanjutkan dengan peninjauan kembali terhadap masukan yang telah dimuat pada rapat sebelumnya. Pak Kamarzuki mengamanatkan kepada pimpinan rapat agar bersama peserta rapat dapat memberikan masukan klausul yang bersifat aplikatif, menjurus, dan tidak bersifat normatif umum agar benar-benar dapat diterapkan.

Peserta rapat telah menyetujui bahwa BAB III tetap berbunyi ”Penyelesaian Batas Daerah” dan Pasal didalamnya yang semula Pasal 6 diubah menjadi Pasal 5. Pada Pasal 5 ayat (3) yang semula adalah Pasal 6 ayat (6) telah disesuaikan percepatan penyelesaian ”penegasan batas daerah” oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri bersama pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jangka waktu paling lama 5 (lima) bulan, yang semula 3 (tiga) bulan. Rincian tersebut telah sesuai dengan Permendagri 141 tahun 2017 tentang penegasan batas daerah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here