Beranda Media Rapat Sinkronisasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan Batas...

Rapat Sinkronisasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan Batas Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Laut Daerah Provinsi

57
0

Jakarta (26/10) – Direktorat Toponimi dan Batas Daerah telah menyelenggarakan Rapat Sinkronisasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan Batas Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Laut Daerah Provinsi melalui Video Conference Zoom Meeting yang dihadiri oleh Badan informasi Geospasial, Pushidros TNI AL, Dittop TNI AD, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi Lampung, Biro Hukum Kemendagri, Bagian Perundang-undangan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dan Pejabat di Direktorat Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri.
Rapat dipimpin oleh Direktur Toponimi dan Batas Daerah dan membahas mengenai sinkronisasi antara Peta RZWP3K Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Lampung terhadap Batas Kewenangan Pengelolaan SDA di Laut Daerah Provinsi. Hasil pembahasan adalah kesepakatan yang antara lain berisi hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa ketentuan mengenai Batas Kewenangan Pengelolaan SDA di Laut Daerah Provinsi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RZWP3K.
2. Penyesuaian Peta RZWP3K Provinsi DKI Jakarta terhadap Batas Kewenangan Pengelolaan SDA di Laut Daerah Provinsi mengakibatkan perlunya penyesuaian terhadap Peta RZWP3K Provinsi Jawa Barat, Banten, dan Lampung.
3. Terhadap Peta RZWP3K Provinsi Banten yang masih dalam proses finalisasi penyusunan, akan disesuaikan dengan Batas Kewenangan Pengelolaan SDA di Laut Daerah Provinsi, sementara terhadap Peta RZWP3K Provinsi Jawa Barat dan Lampung yang telah definitif sesuai Perda di Provinsi masing-masing, pada saat Peninjauan Kembali (PK) akan disesuaikan dengan Batas Kewenangan Pengelolaan SDA di Laut Daerah Provinsi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here