Beranda Media Rapat Sosialisasi Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 dan Pedoman Pemetaan Urusan Pemerintahan...

Rapat Sosialisasi Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 dan Pedoman Pemetaan Urusan Pemerintahan Dalam Rangka Kerja Sama Daerah

154
0

Jakarta – Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Dr. Safrizal ZA., M.Si. memberikan sambutan sekaligus membuka Rapat Sosialisasi Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Sosialiasi Pedoman Pemetaan Urusan Pemerintahan dalam rangka Kerja Sama Daerah. Rapat dilaksanakan secara virtual, dengan mengundang provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia. Adapun 500 participants yg hadir melalui zoom meeting dan lebih dari 100 penonton melalui kanal YouTube. Senin (26/10/2020).

Project Director National Support for Local Investment Climates (NSLIC) Mrs. Cavelle Dove juga turut memberikan sambutannya. Dalam sambutannya dia menyampaikan, NSLIC bekerja sama dengan beberapa Kementerian/Lembaga antara lain dengan memberikan bantuan teknis dan pelatihan dalam rangka meningkatkan iklim ekonomi. Terkait dukungannya terhadap Kemendagri ialah memberikan bantuan teknis dalam pembuatan pedoman pemetaan kerja sama daerah.

Dalam Rapat Sosialisasi Permendagri No.22 Tahun 2020, Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama, Kemendagri menyampaikan beberapa hal, antara lain: Ruang lingkup Permendagri No.22 Tahun 2020 yang meliputi: Kerja Sama Daerah dengan Daerah, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, Naskah Kerja Sama, Kelembagaan Kerja Sama Daerah dan Dukungan Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, bunyi Pasal 64 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.22 Tahun 2020, yang telah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Kemenkumham pada 14 April 2020.

Sedangkan Kasubdit Kerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Daerah memaparkan pedoman pemetaan urusan pemerintahan dalam rangka kerja sama daerah, yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Permendagri No. 22 Tahun 2020 menyatakan bahwa “Daerah yg menyelenggarakan Kerja Sama Wajib melakukan Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik Daerah.”

Pedoman tentang pemetaan urusan pemerintahan dalam rangka kerja sama daerah disusun oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD). Pedoman ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi dan memetakan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik daerahnya, sehingga kerja sama daerah dapat dilaksanakan untuk pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here