Beranda Media Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembelian Tenaga Listrik Energi Terbarukan oleh...

Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembelian Tenaga Listrik Energi Terbarukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

51
0

Jakarta – Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Dr. Thomas Umbu Pati.T.B, MSi mewakili Kementerian Dalam Negeri menghadiri Rapat Harmonisasi Pembahasan  Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembelian Listrik Energi terbarukan oleh PT. PLN (Persero) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020.

Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tersebut dilaksanakan melalui video conference yang dipimpin oleh Bapak Yunan Hilmy selaku Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan II  Kemenkumham dan dihadiri oleh Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian ESDM sebagai pemrakarsa, Kemendagri (Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Ditjen  Keuangan Daerah), Kemenkeu, KLHK, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian BUMN dan BKPM.

Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembelian Listrik Energi Terbarukan oleh PT. PLN (Persero) bertujuan untuk meningkatkan investasi serta mempercepat pencapaian target bauran energi terbarukan nasional sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional dan juga sebagai penurunan emisi gas rumah kaca. Sehubungan dengan tujuan tersebut,  pemerintah perlu mengatur tentang tentang pembelian tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan maksud agar harga pembelian tenaga listrik lebih kompetitif.

Kemendagri menyampaikan dukungan teerhadap Rancangan Peraturan Presiden ini untuk diundangkan sebagai dasar kebijakan PT. PLN (Persero) dalam pembelian tenaga listrik. Disamping dukungan tersebut Kementerian Dalam Negeri juga memberikan masukan secara konkrit aturan/regulasi yang dibuat harus semata-mata untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Secara khusus Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara menekankan perlunya penggunaan produk dalam negeri,  pemberian insentif dan percepatan perizinan melalui PTSP serta perlu penegasan  bahwa pemerintah daerah tidak dibebankan untuk pembebasan atau pengadaan lahan dalam pembangunan tenaga listrik energi terbarukan. Untuk penyedian lahan, dilaksanakan oleh pengembang/investor/swasta, pemerintah daerah hanya memberikan izin lokasi.

Dalam Rapat pleno harmonisasi hari ini masih diperlukan penyempurnaan muatan subtansi dari masukan K/L terkait diantaranya pengaturan harga pembelian tenaga listrik ke dalam Rancangan Peraturan Presiden/Peraturan Menteri, rumusan ketentuan peralihan dan Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) yang mengacu pada Peraturan Menteri LHK Nomor: P.46/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016.  Selanjutnya, setelah dilakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Presiden ini maka akan dilakukan kesepakatan, paraf koordinasi oleh Tim PAK Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembelian Listrik Energi Terbarukan oleh PT. PLN. (Persero).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here