Beranda Media Rapat Harmonisasi Rancangan Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang...

Rapat Harmonisasi Rancangan Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000

69
0

Jakarta – Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Sugiarto, SE, M.Si menyampaikan masukan terhadap rancangan Peraturan Presiden tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 pada acara Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rapat tersebut dihadiri oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritimian dan Investasi, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya secara virtual  Selasa (27/10/2020).

Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Perpres Nomor 9 tahun 2016 ini dilakukan atas dasar beberapa pertimbangan yaitu 1) untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum dalam berinvestasi serta perizinan pemanfaatan ruang perlu ketersediaan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi yang selaras dengan rencana pembangunan nasional dan pemanfaatan ruang eksisting; 2) untuk mendorong penggunaan informasi geospasial hasil percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta, 3) memperluas cakupan percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta, khususnya peta bidang perekonomian, peta bidang kemaritiman, peta bidang kebencanaan, dan peta lainnya perlu dilakukan perubahan atas cakupan kegiatan dan rencana aksi kebijakan satu peta; serta 4) untuk mengakomodasi perubahan tugas dan fungsi organisasi kementerian dan lembaga, serta mendorong percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta perlu dilakukan perubahan struktur kelembagaan tim percepatan kebijakan satu peta dan tim pelaksana kebijakan satu peta.

Tertuang dalam lampiran rancangan peraturan presiden tersebut pada rencana aksi percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Toponimi dan Batas Daerah diberikan amanah  menjadi penanggung jawab/walidata terhadap dua program yaitu:

  1. Program perwujudan IGT Status untuk keluaran peta batas wilayah administrasi pengelaan sumber daya laut provinsi skala 1:250.000 – 1:25.000; dan
  2. Program pemuktahiran IGT Status untuk keluaran peta batas administrasi provinsi, dan peta batas administrasi kabupaten/kota skala 1:50.000.

Dalam kesempatan tersebut Direktorat Toponimi dan Batas Daerah memberikan masukan terhadap rancangan Peraturan Presiden yaitu: 1) pada Pasal 6 Ayat (2) Butir e yaitu agar Direktur Jenderal Bina Adminitrasi Kewilayahan masuk ke dalam daftar nama keanggotaan Tim Pelaksana KSP; dan 2) agar pemerintah provinsi dan kab/kota melalui RanPerpres ini diberikan tugas/peran dalam pelaksanan kegiatan yg dimasukkan dalam lampiran RanPerpres perubahan dimaksud.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here