Beranda Media Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan BKPM tentang Penilaian Kinerja PTSP dan PPB Pemerintah...

Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan BKPM tentang Penilaian Kinerja PTSP dan PPB Pemerintah Daerah serta Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga

48
0

Jakarta – Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan KerjaSama, Ditjen Administrasi Kewilayahan, KementerianDalam Negeri dalam hal ini diwakili oleh DirekturDekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerja Sama dandidampingi oleh Plt. Kasubdit Fasilitasi Pelayanan Umummenghadiri secara virtual Rapat Pembahasan RancanganPeraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentangPenilaian Kinerja  Pelayanan Terpadu Satu Pintu danPercepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan BerusahaKementerian Negara/Lembaga yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Rapat tersebut dihadiri pula oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Keuangan, Sekretariat Kabinet, Ditjen Bina Bangda Kemendagri serta unsur dari internal BKPM.

Rancangan Peraturan Badan Koordinasi PenanamanModal tentang Penilaian Kinerja PTSP dan PercepatanPelaksanaan Berusaha (PPB) Daerah serta KinerjaPercepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) KementerianNegara/Lembaga ini disusun dalam rangka melaksanakanketentuan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atauPengenaan Sanksi Kepada KementerianNegara/Lembaga serta Pemerintah Daerah dimana dalamPasal 19 Perpres Nomor 42 Tahun 2020 tersebutpenilaian terhadap Kinerja PTSP dan Kinerja PercepatanPelaksanaan Berusaha dilakukan setelah berkoordinasidengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian danMenteri Dalam Negeri.

Pada rapat pembahasan dimaksud, Kemendagrimemberikan masukan-masukan antara lain agar penilaiankinerja PTSP dilakukan sekali saja dalam setahun yang melibatkan K/L sehingga PTSP di daerah tidak disibukkandengan penilaian-penilaian yg dilakukan K/L setiaptahunnya, Agar kinerja Pemerintah Daerah, PTSP danKementerian Negara/Lembaga Pada pasal 3 dan Pasal 4 rancangan peraturan tersebut disesuaikan dengan Pasal16 ayat (3) dan ayat (4) Perpres Nomor 42 Tahun 2020 yaitu terkait PTSP dan Percepatan PelaksanaanBerusaha. Selanjutnya Kemendagri juga menyampaikanmasukan terkait koneksi Kementerian Negara/Lembagadengan Online Single Submission (OSS) agar menyesuaikan dengan Perpres Nomor 42 Tahun 2020.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here