Beranda Media Rencana Tata Ruang Kawasan Srategis Nasional Calon Ibukota Negara

Rencana Tata Ruang Kawasan Srategis Nasional Calon Ibukota Negara

66
0

Jakarta – Direktorat Kawasan Perkotaan dan Batas Negara hadir mewakili Kementerian Dalam Negeri dalam Rapat Konsultasi Publik II Rancangan peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) calon Ibu Kota Negara (IKN) secara virtual meeting, Rapat dilaksanakan pada hari ini Selasa tanggal 27 Oktober 2020 dan dipimpin oleh Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional Ir. Dwi Hariyawan S. MA dan dihadiiri oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN perlu menyusun Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Calon Ibu Kota Negara (IKN), agar pemanfaatan ruang IKN dapat berfungsi maksimal, Pemanfaatan ruang kawasan ibu kota memiliki beberapa fungsi, antara lain kawasan pusat pemerintahan, kawasan ekonomi, kawasan pendukung/pusat pelayanan, kawasan permukiman, dan menjamin pertahanan dan keamanan negara. Masing-masing pemanfaatan ruang tersebut harus direncanakan secara komperhensif yang didukung oleh kajian dari berbagai aspek.

Pemerintah telah menetapkan Visi dan Misi Pengembangan IKN, Adapun Visi IKN adalah Ibu Kota Negara  Menuju Kota Dunia Untuk Semua, dan untuk Misi yang telah ditetapkan yaitu 1). Fungsi Ibu Kota Berkelas Dunia, 2). Pemicu bagi Indonesia Timur, 3). Peningkatan Sektor Eksisting dan 4). Inspirasi Untuk Indonesia Masa Depan. Adapun tujuan Penataan Ruang RTR KSN calon IKN adalah mewujudkan Kawasan IKN sebagai simbol identitas Bangsa Indonesia, modern, produktif dan berkelanjutan.

Dalam proses penyusunan dokumen kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTR KSN calon IKN telah mempertimbangkan aspek keanekaragaman hayati berupa perlindungan terhadap jenis flora fauna langka endemik, koridor satwa, tutupan vegetasi dan menjadi salah satu aspek dalam Multi Criteria Analisis (MCA). Penyusunan Dokumen KLHS RTR IKN calon IKN baru sampai pada tahap III (berdasarkan PP No. 46/2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS) dan akan dilanjutkan hingga pada tahap validasi oleh Menteri LHK setelah rencana kebijakan dan program disepakati bersama antar POKJA calon IKN.

Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) terdapat isu pembangunan berkelanjutan prioritas yang meliputi : potensi bencana, degradasi kualitas lingkungan, pengelolaan hutan dan lahan kurang baik, potensi sumber air terbatas, potensi pertambangan kurang dikelola dengan baik, krisis energi dan potensi konflik budaya. Isu pembangunan berkelanjutan ini harus menjadi pertimbangan dalam mengeluarkan rekomendasi akhir.

Dalam rangka migitasi dampak pembangunan IKN terhadap keanekaragaman hayati perlu dilakukan upaya seperti pembangunan green belt rekayasa infrastruktur ramah lingkungan untuk menghindari konflik satwa dan manusia, dan juga perlu dilakukan restorasi pada habitat yang telah rusak dengan jenis tanaman endemik dengan melibatkan masyarakat lokal.

Delineasi Kawasan Pengembangan Ibu Kota Negara (KPIKN) adalah 256.142,72 Ha Kawasan Inti Ibu Kota Negara (KI-IKN) adalah 56.181 Ha dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan adalah 6.596,69 Ha. Delineasi secara lengkap pada gambar berikut :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here