Beranda Media Rapat Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Kecamatan di Perbatasan Tahun 2020

Rapat Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Kecamatan di Perbatasan Tahun 2020

50
0

Jakarta – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI pada Selasa, 27 Oktober 2020 menyelenggarakan Rapat Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Kecamatan di Perbatasan. Pertemuan dimaksud bertujuan untuk membahas rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Serta Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Camat di Kawasan Perbatasan agar menghasilkan kebijakan yang tersinergi antar K/L untuk menghasilkan hasil guna yang optimal bagi pengelolaan Kawasan perbatasan.

Rapat dibuka oleh Bapak Dian Andy Permana, M.Si selaku Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP RI pukul 14:00 WIB, dihadiri oleh Ditjen Bina Adwil Kemendagri, Ditjen OTDA Kemendagri, Biro Hukum Setjen Kemendagri, Biro Organisasi dan Tata Laksana Setjen Kemendagri, Biro Hukum, Organisasi dan Kepegawaian BNPP RI serta Perwakilan dari Kementerian PANRB.

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Serta Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Camat di Kawasan Perbatasan merupakan peraturan yang merupakan amanat langsung dari Pasal 362 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui pasal tersebut, Kementerian Dalam Negeri diamanatkan untuk mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Serta Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Camat di Kawasan Perbatasan. Pengaturan terkait susunan organisasi dan tata kerja kecamatan di kawasan perbatasan antar negara diatur secara khusus karena wilayah perbatasan merupakan salah satu basis pemerataan pembangunan dan termasuk dalam kategori kawasan strategis nasional yang memegang pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Dr.Prabawa Eka Soesanta,S.Sos.,M.Si dalam kesempatan tersebut selain menyampaikan substansi yg diatur dalam rancangan Permendagri dimaksud, beliau mengharapkan dengan hadirnya pengaturan ini, camat di kawasan perbatasan dapat membantu pengawasan di bidang keimigrasian, kepabeanan, dan perkarantinaan yang ditugaskan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Camat di kecamatan perbatasan juga dapat diberikan penugasan dari Pemerintah Pusat dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan negara.

Sependapat dengan Prabawa, disela-sela acara rapat, Plt. Sekretaris BNPP RI Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si menyampaikan urgensi untuk segera diselesaikannya rancangan Permendagri dalam rangka penguatan peran camat di Kecamatan Perbatasan.

Dengan optimalisasi peran camat di kawasan perbatasan akan memaksimalkan penjagaan kedaulatan wilayah NKRI.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here