Beranda Media Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Pengayaan Substansi Rancangan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Nama Rupabumi

Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Pengayaan Substansi Rancangan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Nama Rupabumi

14
0

Jakarta – Direktur Toponimi dan Batas Daerah Sugiarto, SE, M.Si mengikuti Rapat Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Pengayaan Substansi Rancangan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Nama Rupabumi yang di fasilitasi oleh Badan Informasi Geospasial secara virtual. Rapat juga dihadiri secara luring oleh Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Unsur Direktorat Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri, serta unsur BIG pada hari Senin (16/11/2020).

Rapat dibuka oleh Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar, BIG kemudian dilanjutkan pemaparan maupun masukan substansi Rancangan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Nama Rupabumi dari Kementerian/Lembaga  termasuk dari Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan oleh Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Rapat diadakan dalam rangka menghimpun masukan/saran yang berkaitan erat dengan substansi utama Penyelenggaraan nama rupabumi di Indonesia, yang meliputi:

  1. Substansi Rancangan Peraturan Pelaksanaan tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi;
  2. masukan dan gagasan mengenai mekanisme PNR di tingkat pusat dan daerah;
  3. masukan dan gagasan terkait kaidah penulisan dan pengucapan nama rupabumi;
  4. konsep dasar identifikasi unsur rupabumi melalui pendekatan geomorfologi; dan konsep dan implementasi praktis terkait kegiatan pemetaan partisipatif dan urun daya.

Hasil dari beberapa masukan dari instansi terkait dan diskusi, Rapat menyimpulkan:

  1. Penguatan Regulasi
  2. BIG akan melanjutkan perumusan Rancangan Peraturan BIG tentang Pelaksanaan RPP Pembakuan Nama Rupabumi;
  3. Kemendagri secara paralel menyusun Permendagri terkait Pengaturan Nama Rupabumi Wilayah Administrasi Pemerintahan;
  4. Kemendikbud menyiapkan Permendikbud terkait Penggunaan Bahasa Indonesia untuk nama rupabumi di ruang publik.
  5. Melakukan sosialisasi bersama substansi dan muatan Peraturan BIG, Permendagri dan Permendikbud.
  6. Pembinaan kepada pemerintah daerah dengan diikutsertakan pelatihan toponimi nasional dan internasional bagi daerah-daerah dengan performa
  7. BIG perlu memetakan dan melibatkan K/L terkait PNR agar lebih aktif, misalnya: Kemenhub, Kemenpar, Kemenperin, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.

Pengaturan Jabatan fungsional (jabfung) khusus toponimi, BIG perlu menyiapkan platform, kemudian bersama Kemendagri mengsosialisasikan kepada pemerintah daerah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here