Beranda Utama Menteri Dalam Negeri Percepat Penyederhanaan Birokrasi dengan Mengusulkan Pembentukan 4 Jabatan...

Menteri Dalam Negeri Percepat Penyederhanaan Birokrasi dengan Mengusulkan Pembentukan 4 Jabatan Fungsional Baru

101
0

Jakarta – Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada sidang Paripurna MPR RI 20 Oktober 2019 yang mengamanatkan penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional dalam meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada publik, melalui penyederhanaan jenjang jabatan menjadi 2 level dengan mengalihkan atau mengganti jabatan struktural dibawahnya menjadi jabatan fungsional yang berbasis keahlian, keterampilan yang masing-masingnya memiliki kompetensi tertentu, Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan telah menginisiasi pembentukan jabatan fungsional tertentu bidang pembinaan Administrasi Kewilayahan.

Tim Penyusun Jabatan Fungsional Tertentu Bidang Pembinaan Administrasi Kewilayahan yang diwakili oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Dr. Safrizal, ZA,M.Si,  selaku Ketua Tim membuka dan memberikan arahan pada kegiatan Ekspose Naskah Akademik Usulan Jabatan Fungsional Tertentu melalui aplikasi Zoom Meeting yang dihadiri oleh Drs. Arizal,M.Si,  Asisten Deputi Standarisasi Jabatan dan Kompetensi SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB,  dan Johanes Irwan Darmanto, Kasubdit Penyusunan Rencana dan Pengembangan Karir dan Evaluasi, Direktorat Jabatan ASN, Badan Kepegawaian Negara, dan Drs. Rahajeng Purwianti,M.Si, Kepala Biro Kepegawaian, Kemendagri, pada Jumat (20/11/2020).

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Dr.Safrizal,ZA,M.Si, pada kesempatan ini menyatakan bahwa, “Restrukturisasi jabatan struktural  kedalam jabatan-jabatan fungsional harus dapat memastikan semua tugas dan fungsi strategis lingkup Ditjen Bina Adminitrasi Kewilayahan tetap terlaksana dengan baik untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik dibidang pemerintahan.”

Sesuai dengan Permendagri 43 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan memiliki fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perumusan NSPK, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta melakukan pemantauan, evaluasi dan pembinaan umum pada bidang:

  1. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah;
  2. Penamaan rupa bumi dan data wilayah, penetapan perbatasan antar daerah dan perbatasan negara, kerja sama daerah, fasilitasi perselisihan pemerintahan;
  3. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, manajemen bencana dan kebakaran;
  4. Fasilitasi kecamatan, fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan;dan
  5. Pelaksanaan tugas tampung tantra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas-tugas tersebut dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) klaster, yaitu:

  1. Klaster sinkronisasi, mencakup: gwpp, perkotaan, ptsp, program dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
  2. Klaster data wilayah, mencakup: data batas wilayah, data toponimi, data kecamatan, data desa, data batas negara, dan peta kawasan;
  3. Klaster layanan dasar, mencakup: layanan satpol pp, layanan damkar dan layanan bencana.

Berkenaan dengan hal tersebut , Menteri Dalam Negeri melalui Surat  Menteri Dalam Negeri Kepada Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi  Nomor 821.29/6107/SJ Tanggal 10 November 2020, mengusulkan pembentukan jabatan fungsional tertentu, yaitu:

  1. JFT Pamong Kewilayahan;
  2. JFT Pamong Kecamatan;
  3. JFT Pranata Perizinan; Dan
  4. JFT Pranata Trantibumlinmas

Usulan 4 (empat) JFT tersebut dipandang strategis keberadaannya dan memiliki kekuatan dalam mewakili tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri baik di lingkungan pusat dan pemerintah daerah.

“Pengusulan JFT ini sebagai bentuk dukungan atas penyederhanaan birokrasi dan sebagai upaya meningkatkan keahlian Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, untuk itu segenap jajaran Kementerian Dalam Negeri menyambut antusias atas dukungan  Kementerian PAN dan RB pada pembentukan  Jabatan Fungsional ini, sebagai upaya  bersama menghadirkan layanan berkualitas dari Aparatur Sipil Negara yang professional,” harap Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here