Beranda Media RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

27
0

Jakarta Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan KerjaSama Dr. Prabawa Eka Soesanta S.Sos., M.Si mewakili DirekturJenderal Bina Administrasi Kewilayahan mengikuti RapatPembahasan Penyampaian Pertimbangan dan Usulan PerubahanSubstantif Rancangan Peraturan Pemerintah tentangDekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang diselenggarakanKementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia melaluiVideo Conference Zoom Meeting yang dipimpin oleh AsistenDeputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, KementerianSekretariat Negara RI dan dihadiri dari KementerianPPN/Bappenas, Ditjen Perimbangan Keuangan dan DitjenAnggaran Kementerian Keuangan, Asdep Politik Dalam NegeriKemenkopolhukam serta Pejabat dari Direktorat Dekonsentrasi,Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Ditjen Bina AdministrasiKewilayahan. Rabu, (18/11/2020).

Rapat pembahasan dimaksud berkenaan dengan SuratMendagri Nomor 118/5382/SJ, tanggal 29 September 2020, halPenyampaian Pertimbangan Substantif Menteri atas RancanganPeraturan Pemerintah tentang Dekonsentrasi dan TugasPembantuan. Dalam pembahasan rapat Kemensetnegmenyampaikan beberapa catatan atas responKementerian/Lembaga yang menilai Rancangan PeraturanPemerintah masih perlu ditinjau/ditelaah kembali sebelumditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia. Dalam hal inibeberapa Kementerian/Lembaga masih belum memahamiterhadap substansi arah dan tujuan Rancangan PeraturanPemerintah tersebut. Dalam rapat pembahasan ini pula disampaikan beberapa masukan untuk penyempurnaan substansiRancangan Peraturan Pemerintah tentang Dekonsentrasi danTugas Pembantuan antara lain terkait kejelasan program dankegiatan Dekonsentrasi K/L, Dekonsentrasi secara vertikal, tatacara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan, serta PadaPasal 24 mengenai Pengesahan Rancangan PeraturanPemerintah tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, sementara dari Kemen PPN/Bappenas menyampaikan perluadanya Assesment mengenai Rancangan Peraturan Pemerintahtentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ini serta perlu adapembahasan lanjutan mengenai urusan konkuren atau penajamankembali. Menindaklanjuti hasil rapat ini akan ada pembahasankembali Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dekonsentrasidan Tugas Pembantuan dalam waktu dekat, tegas Dr. PrabawaEka Soesanta, S.Sos., M.Si (Direktur Dekonsentrasi, TugasPembantuan dan Kerja Sama).

Tujuan kegiatan ini adalah,

1. Menyampaikan Hasil perkembangan mengenai RancanganPeraturan Pemerintah tentang Dekonsentrasi dan TugasPembantuan.
2. Membangun komitmen bersama Kementerian/Lembagaterkait dan Kemendagri saling mensuport Penyelesaianmengenai Rancangan Peraturan Pemerintah tentangDekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dimana RancanganPeraturan Pemerintah ini sudah cukup lama namun belumjuga disahkan Oleh Presiden Republik Indonesia.
3. Mempersiapkan Tindak Lanjut Hasil diskusi untuk menjawabberbagai pertanyaan Kementerian/Lembaga mengenaiRancangan Peraturan Pemerintah tentang Dekonsentrasi danTugas Pembantuan, dan
4. Segera dalam waktu dekat akan mengundangKementerian/Lembaga terkait untuk membahas lebih dalammengenai Rancangan Peraturan Pemerintah tentangDekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Hasil yang diharapkan Rapat Pembahasan PenyampaianPertimbangan dan Usulan Perubahan Substantif RancanganPeraturan Pemerintah tentang Dekonsentrasi dan TugasPembantuan yakni;

1. Meningkatnya Pemahaman Mengenai Rancangan PeraturanPemerintah tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
2. Adanya komitmen bersama Kementerian/Lembaga terkaitdan Kemendagri saling mensuport Penyelesaian mengenaiRancangan Peraturan Pemerintah tentang Dekonsentrasi danTugas Pembantuan dimana Rancangan Peraturan Pemerintahini sudah cukup lama namun belum juga disahkan OlehPresiden Republik Indonesia.
3. Tersusunnya laporan Rencana Tindak Lanjut mengenaiRancangan Peraturan Pemerintah tentang Dekonsentrasi danTugas Pembantuan agar menjawab semua pertanyaanKementerian/Lembaga terkait dan Rancangan PeraturanPemerintah Ini dapat segara di Sahkan Oleh PresidenRepublik Indonesia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here