Beranda Media Konsinyering Updating dan Validasi Data Reforma Agraria

Konsinyering Updating dan Validasi Data Reforma Agraria

44
0

Jakarta- Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara mengikuti secara virtual acara KonsinyeringUpdating dan Validasi Data Reforma Agraria yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Koordinasipengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekomian. Acara tersebut dihadirioleh Tim Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmgrasi, Sekretariat Kabinet, dan Kementerian Dalam Negeri (18-19 November 2020).

Program Reforma Agraria merupakan program lanjutandari RPJMN 2015-2019 dengan target 9 juta Ha. Isustrategis dalam pelaksanaan Reforma Agraria yang menjadi perhatian pemerintah diantaranya LegalisasiTanah Transmigrasi, Redistribusi Tanah Obyek ReformaAgraria dan Sertifikasi Hak Atas Tanah. Dalampelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan yaitu:

1. Sertipikasi tanah transmigrasi terhambat oleh SK HPL, tumpang tindih dengan kawasan hutan dan konflik tenurial
2. Kegiatan inventarisasi dan verifikasi belum dapatmenjangkau seluruh Kabupaten/Kota karenaketerbatasan anggaran dan SDM
3. Kegiatan tata batas beum dapat dilakukan secarasimultan antara batas luar dan batas persil tanah
4. Subyek penerima dan lokasi obyek TORA tidaksesuai dengan SK Biru;
5. Data TORA dari kawasan hutan masih harusdiverifikasi dan divalidasi;
6. Database penerima sertipikat hasil redistribusitanah da penerima sertipikat tanah transmigrasibelum dibangun.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukanupdating, validasi dan sinkronisasi data Reforma Agrariasebagai dasar penyusunan data base yang kredibel.Sinkronisasi data-data tersebut diperoleh dariKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Desa PDDT dan Kementerian ATR/BPN.

Program redistribusi TORA Kawasan hutan tahun 2015-2019 memiliki target 4.196.685 Ha, dengan kriteriatarget TORA Kawasan hutan eksisting (inver) seluas2.101.721 Ha dan non eksisting (non inver) seluas2.094.964 Ha. Untuk kondisi Kawasan hutan non eksisting, memerlukan tindak lanjut dalam proses pelepasannya: alokasi TORA dari 20% (429.358 Ha) pelepasan Kawasan hutan untuk perkebunan masihmenunggu terbitnya PP; Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) tidak produktif seluas 938.878 Ha masihperlu ditindaklanjuti dengan permohonan daerah, diantaranya telah terbit SK Pelepasan seluas 695,7 Ha; sedangkan program pemerintah untuk pencadanganpencetakan sawah baru seluas 39.229 Ha juga masihperlu ditindaklanjuti melalui permohonan daerah.

Program TORA Kawasan hutan kondisi eksisting (sudahinver) berupa pemukiman transmigrasi beserta fasosdan fasum yang sudah memperoleh persetujuan prinsip, seluas 264.578,31 Ha sudah diterbitkan SK Pelapasandan clear menjadi APL serta sudah redistribusi oleh BPN. Dalam proses pencapaian target Pemerintahterkait program redistribusi TORA dalam Kawasan hutan, penyelesaiannya menggunakan mekanismePPTKH (Penyelesaian Penguasaan Tanah dalamKawasan Hutan) sesuai dengan Peraturan PresidenNomor 88 Tahun 2017. Penyelesaian permasalahanTORA dalam Kawasan hutan ditindaklanjuti denganRakor Tim PPTKH yang telah dilakukan sebanyak 3 tahap yaitu:

1. Tahap I pada 74 Kab/Kota seluas 180.013, 82 Ha, dengan pola penyelesaian: perubahan batas seluas110.822 Ha (hanya pada 73 Kab/Kota, Kota Kendari tidak ada perubahan tata batas), Perhutanan Sosial seluas 69.183,97 Ha dan Resettlement seluas 8,30 Ha.
2. Tahap II pada 56 Kab/Kota seluas151.236,8 Ha, dengan pola penyelesaian: perubahan batas seluas94.723,5 Ha, Perhutanan Sosial seluas 56.506,7 Ha dan Resettlement seluas 6,7 Ha. Dari tahap I dan II diperlukan informasi mengenai progress penerbitanSK Pelepasan melalui perubahan batas (diserahkan, diredistribusi dan terbit sertifikat) pada 129 Kab/Kota di 21 Provinsi.
3. Tahap III pada 54 Kab/Kota seluas 377.310,5 Ha, dengan pola penyelesaian: perubahan batas seluas121.873,2 Ha, Perhutanan Sosial seluas 254.733,9 Ha, tukar menukar Kawasan hutan seluas 45,9 Ha dan resettlement seluas 656, 5 Ha.

Dalam program legalisasi tanah transmigrasi, Pemerintah mentargetkan SK HPL seluas 138.748,96Ha untuk mendukung sertifikasi tanah transmigrasi, yang sudah terbit SK HPL seluas 31.546,95 HA (23%), sedangkan yang belum terbit SK HPL seluas107.202,01 Ha atau 77% dari target yang dicanangkandi awal program. Dari data tersebut, beban tugas SHM transmigrasi sebanyak 368.572 bidang, diantaranyasebanyak 161.484 bidang (43,81%) sudah terbit SHM periode tahun 2015-2020, 62.031 bidang (16,83%) lahan masih bermasalah, dan 145.057 (39,36%) bidangbelum terbit SHM. Dalam rangka percepatan SHM disarankan untuk carry over tahun 2018 dan 2019 hendaknya menjadi prioritas Kantor Pertanahan dalampenerbitan SHM Transmigrasi dan lokasi yang perlumendapatkan perhatian adalah Provinsi Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Tengah.

Dari data yang terangkum oleh Kementerian DesaPDDT, beban permasalahan pertanahan transmigrasitotalnya mencapai 378 masalah di 28 Provinsi. Tipologipermasalahan pertanahan transmigrasi dapatdigolongkan menjadi beberapa tipologi yaitu: tumpangtindih Kawasan hutan sebanyak 112 kasus/lokasi, okupasi/sengketa dengan masyarakat setempatmencapai 93 kasus/lokasi, tumpang tindih perusahaansebanyak 113 kasus/lokasi, tidak ada lahan sebanyak35 kasus/lokasi dan kasus lain sebanyak 25 kasus/lokasi. Secara garis besar, penyelesaian kasus-kasus transmingrasi memerlukan optimalisasi kerjakeras dari Tim GTRA Pusat dan Daerah (Kabupaten/Kota dan Provinsi).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here