Beranda Media Rapat Koordinasi Luas Wilayah Kabupaten/Kota yang Sudah Polygon

Rapat Koordinasi Luas Wilayah Kabupaten/Kota yang Sudah Polygon

82
0

Jakarta – Kasubdit Toponimi, Data dan Kodefikasi Wilayah II, Tengku Syahdana, S.Kom, memimpin Rapat Koordinasi Luas Wilayah Kabupaten/Kota yang Sudah Poligon secara virtualmelalui CloudX. Senin (23/11/2020).

Rapat dimaksud dihadiri oleh pejabat yang mewakili SubditDana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Ditjen Bina Keuangan Daerah, Bagian Perundang-Undangan SekretariatDitjen Bina Administrasi Kewilayahan, Biro Hukum SekretariatJenderal Kemendagri, dan Ditjen Bina AdministrasiKewilayahan Kementerian Dalam Negeri.

Penyamaan persepsi terhadap luas wilayah penting dilakukankarena banyak wilayah administrasi pemerintahan yang telahberpoligon dan mengalami perubahan luas wilayah setelahdilakukan penghitungan baik penambahan maupun penguranganterhadap luas wilayah darat yang tertera di Permendagri Nomor72 tahun 2019. Luas wilayah baik darat maupun perairanmenjadi dasar dalam penghitungan dana alokasi umum (DAU). Akan tetapi, regulasi terkait luas wilayah laut masih belum ada.

Dalam batang tubuh Permendagri Nomor 72 tahun 2019 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah AdministrasiPemerintahan akan dilakukan revisi terkait pengertian luaswilayah adalah luas wilayah darat sampai dengan garis pantai. Selanjutnya, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan akanberkoordinasi lebih lanjut bersama Ditjen Bina KeuanganDaerah terkait jumlah DAU pada saat adanya penyesuaian luaswilayah dengan memperhatikan kondisi keuangan negara.

Untuk melakukan persamaan persepsi luas wilayah dengan K/L lain, Direktorat Toponimi dan Batas Wilayah akan mengadakanpertemuan lanjutan dengan Badan Informasi Geospasial terkaitteknis penghitungan luas wilayah dan Kementerian Keuanganterkait dana perimbangan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here