Beranda Media Bimbingan Teknis Aplikasi Perizinan Online (SiCantik Cloud)

Bimbingan Teknis Aplikasi Perizinan Online (SiCantik Cloud)

96
0

Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama, Ditjen Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini diwakili oleh DirekturDekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Samamenghadiri secara virtual sekaligus menjadi narasumber pada acara Bimbingan Teknis Aplikasi Perizinan Online (SiCantik Cloud). Bimtek ini dihadiri pula oleh pejabat di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika(Kominfo), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta beberapa DPMPTSP dan Dinas Kominfo di daerah.

Bimbingan Teknis Aplikasi Perizinan Online (SiCantik Cloud) ini diselenggarakan dalam rangka implementasi sistem elektronik pelayanan perizinan di PTSP Daerahpasca diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

Dalam paparannya Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerja Sama menyampaikan tentang Penerapan PTSP Prima berbasis Elektronik diantaranya tentang Dasar-dasar hukum PTSP, Peran Penting PTSP di daerah, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berbasis Elektronik, Kelembagaan dan Kewenangan PTSP dan Data Perkembangan PTSP sampai dengan saat ini.

Lebih lanjut dalam paparannya, Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerja Sama menyampaikan terkait Sistem Pelayanan secara daring (online) dan digitalisasi pelaporan dan pengarsipan. Tujuannya adalah untuk mencapai pelayanan yang mudah, cepat, tepat, efisien, transparan dan akuntabel. Selain hal tersebut, juga dipaparkan tentang pengaturan kewenangan daerah terkait penyederhanaan prosedur perizinan pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana perizinan berusaha tidak lagi hanya berbasiskan izin tetapi melainkan berdasarkan risiko (Risk Based Approach). Dalam hal ini setiap perizinan berusaha akan dibedakan menjadi kegiatan usaha berisiko rendah, menengah dan tinggi dan pemberian bukti legalitasnya akan diberikan sesuai dengan risikonya.Terkait pengawasan berbasis resiko, pengawasan ini bertujuan untuk evaluasi kepatuhan pelaku usaha dan evaluasi resiko kegiatan usaha dengan menggunakan dua macam pendekatan yaitu scoring dan targeting.Di akhir paparannya Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerja Sama menyampaikan bahwa komitmen kongkrit kepala daerah dalam mendukung kemudahan berusaha adalah optimalisasi peran DPMPTSP sebagai garda terdepan mendukung laju pertumbuhan ekonomi dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here