Beranda Media FGD Penyusunan Standar Kawasan Industri

FGD Penyusunan Standar Kawasan Industri

78
0

Jakarta – Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri menghadiri secara virtual  FGD Penyusunan Standar Kawasan Industri. Rapat tersebut dihadiri pula oleh Pejabat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kemenko Bidang Perekonomian; Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BKPM, Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Kerawang, dan Pengelola Kawasan Industri. Rapat dipimpin Direktur Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian Bapak Ignatius Warsito, Rabu, 23November 2020.

FGD ini bertujuan untuk menyusun standar kawasan industri yang digunakan sebagai bahan dalampenyusunan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi dan menilai ketersediaan infrastruktur dasar dan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan kawasan industri.

Penyusunan Standar Kawasan Industri ini dilatarbelakangi bahwa pada saat ini Pemerintah tengah menggenjot investasi khususnya sektor industri untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Guna mengakomodasi hal tersebut, pemerintah memfasilitasi pembangunan kawasan industri di beberapa daerah baik di Pulau maupun luar Pulau Jawa. Pengembangan kawasan industri di luar Pulau Jawa dilatarbelakangioleh masih banyaknya lahan dan potensi sumber daya alam yang berlimpah. Oleh karenanya pengembangan kawasan Industri di luar Pulau Jawa difokuskan berdasarkan sumber daya alam yang terdapat pada daerah tersebut, seperti Kawasan Industri Sei Mangkei yang difokuskan pada pengolahan CPO, Kawasan Industri Kuala Tanjung yang difokuskan pada pengeloahan Alumina, dan Kawasan industri Morowali yang difokuskan pada pengeloahan Feronikel.

Melihat gambaran tersebut Kawasan Industri memegang peranan strategis dalam pengembangan industri nasional. Dengan adanya kewajiban berlokasi di kawasan industri maka perlu diatur standarnya. Pemerintah harus membuat standar untuk Kawasan Industri, dengan demikian kawasan industri dapat memberi kenyamanan bagi para investor (industri). Selain itu, adanya standar kawasan industri juga dapat menjadi kegiatan pembinaan termasuk pengawasan kepada perusahaan kawasan industri di seluruh Indonesia.

Pemberlakuan standar kawasan industri sudah sejalan dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 105 ayat (4) disebutkan bahwa Perusahaan Kawasan Industri wajib memenuhi standar Kawasan Industri. Hal tersebut lebih ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, pasal 44 dinyatakan bahwa perusahaan Kawasan Industri harus memenuhi Standar Kawasan Industri.

Penyusunan Standar Kawasan Industri akan menjadi acuan bagi para stakeholder baik Pemerintah Daerah maupun para investor dalam hal membangun dan mengembangkan Kawasan Industri, sehingga dapat menjamin standar minimal kualitas infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan manajemen layanan yang memadai yang terdapat dalam Kawasan Industri di seluruh Indonesia. Adapun pembahasan/diskusi rapat menekankan pada aspek standar Kawasan Industri terdiri dari:

1. Aspek Infrastruktur meliputi : jaringan jalan; jaringan listrik; Instalasi Pengolahan Air Baku; Instalasi Pengolahan Air Limbah; kantor pengelola; saluran drainase; instalasi penerangan jalan; kaveling industri; jaringan telekomunikasi; prasarana dan sarana sampah padat; pemadam Kebakaran;dan saluran buangan air kotor.
2. Aspek Pengelolaan Lingkungan meliputi : dokumen lingkungan; pelaporan pemantauan dan pengelolaan; lingkungan; Manajemen Air; Manajemen Energi; Manajemen Bencana; dan pengelolaan limbah cair, padat, non B3 dan B3.
3. Aspek Manajemen dan Layanan meliputi : struktur organisasi; penerapan sistem manajemen; tata tertib Kawasan Industri; penyusunan dan pelaporan data kawasan industri; dan kepedulian sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Kemendagri menyarankan bahwa dalam penyusunan Standar Kawasan Industri perlu memperhatikan tingkat besarnya kawasan industri, komoditas industri, sehingga standar infrastruktur di dalam kawasan industri terintegrasi dan mengikat standar pembangunan infrastruktur di sekitar Kawasan industri.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here