Beranda Media Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana...

Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020-2040

81
0

Jakarta – Direktur Toponimi dan Batas Daerah DitjenBina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Sugiarto, SE, M.Si memberikan masukan terkait evaluasi batasdaerah pada acara Koordinasi Lintas Sektor dalamrangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 danRancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020-2040 yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Tata RuangKementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional bertempat di The Ritz-Carlton Hotel Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh unsurpemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah, ProvinsiKalimantan Timur, Kabupaten Pati dan KabupatenMahakam Ulu beserta OPD terkait, KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan InformasiGeospasial, dan K/L terkait lainnya secara tatap mukaterbatas dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dankonferensi video melalui aplikasi zoom, Rabu(25/11/2020).

Rapat dibuka oleh Direktur Jenderal Tata Ruang Dr. Ir. Abdul Kamarzuki, MPM, kemudian dilanjutkan dengandiskusi mengenai masukan dari masing-masing K/L terhadap rancangan peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 dan Rancangan Peraturan Daerah tentangRencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Mahakam UluTahun 2020-2040.

Kabupaten Pati memiliki 5 (lima) segmen batas daerahyang keseluruhannya telah ditetapkan denganPermendagri batas daerah yaitu:

1.Kabupaten Pati dengan Kabupaten Rembang(Permendagri Nomor 8 Tahun 2012)

2. Kabupaten Pati dengan Kabupaten Kudus (Permendagri Nomor 22 Tahun 2012)

3. Kabupaten Pati dengan Kabupaten Jepara(Permendagri Nomor 12 Tahun 2013)

4. Kabupaten Pati dengan Kabupaten Blora(Permendagri Nomor 30 Tahun 2015)

5.Kabupaten Pati dengan Kabupaen Grobogan(Permendagri Nomor 31 Tahun 2015)

Hasil overlay garis batas pada peta Revisi RTRW Kabupaten Pati telah sesuai dengan keseluruhan petalampiran Permendagri batas daerah. Sedangkan garispantai yang digunakan yaitu garis pantai tahun 2013.

Untuk Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Mahakam Ulu memiliki 6 (enam) segmen batas daerah yang 3 (tiga) diantaranya telah ditetapkan dengan Permendagribatas daerah yaitu:

1.Kabupaten Mahakam Ulu dengan KabupatenKapuas Hulu (Permendagri Nomor 75 Tahun 2019)

2.Kabupaten Mahakam Ulu dengan KabupatenMalinau (Permendagri Nomor 78 Tahun 2019)

3.Kabupaten Mahakam Ulu dengan KabupatenKutai (Permendagri Nomor 79 Tahun 2019)

Hasil overlay garis batas pada peta RTRW KabupatenMahakam Ulu pun telah sesuai dengan peta lampiranPermendagri batas daerah

Sedangkan batas Kabupaten Mahakam Ulu denganKabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, danKabupaten Kutai Barat yang masih bersifat indikatif danuntuk sementara digunakan untuk batas pada RTRW Kabupaten Mahakam Ulu serta sepakat akanmelakukan revisi RTRW jika garis batas KabupatenMahakam Ulu dengan Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, dan Kabupaten Kutai Barattelah definitif.

Namun demikian, garis batas pada peta pola ruangRTRW Kabupaten Mahakam Ulu dengan KabupatenMurung Raya dan Kabupaten Kutai Barat terdapatpenggambaran yang melebihi garis batas indikatifnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here