Beranda Utama Rapat Penyusunan Rancangan Permendagri Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Rapat Penyusunan Rancangan Permendagri Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

190
0

Jakarta – pada Hari Jumat (27 November 2020) telah dilaksanakan Rapat Penyusunan Rancangan Permendagri Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Direktur Toponimi dan Batas Daerah Bapak Sugiarto, SE, M.Si, dan dihadiri oleh Kabag Perundang Undangan Setjen Kemendagri, Kasubdit Kecamatan, Kasubdit Topoimi, Data dan Kodefikasi Wilayah I dan II, Kasubbag Penyusunan Perundang-Undangan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kasi Fasilitasi Tata Wilayah Desa Ditjen Bina Pemdes, serta unsur Direktorat Toponimi dan Batas Daerah.

Rapat membahas penyusunan rancangan Permendagri tentang Kode dan Data Wilayah Administarsi Pemerintahan yang dilatarbelakangi oleh dinamika daerah (pemekaran, penggabungan, penghapusan wilayah administrasi) serta keterkaitan permasalahan urusan pemerintahan seperti:

  1. Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-176/PK/2019 tanggal 15 Mei 2019 hal Permintaan Data Luas Wilayah Darat TA 2019 yang intinya meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menyampaikan data luas wilayah darat, kode dan data wilayah administrasi pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota Tahun 2019 untuk penghitungan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 143/PL.02.1-SD/01/KPU/11/2020 tanggal 18 Februari 2020 hal Permohonan Data Wilayah Terakhir untuk Pemilihan Serentak Tahun 2020, dan meminta untuk moratorium pemekaran wilayah administrasi;
  3. Surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa Nomor 445/4451/BPD tanggal 9 Oktober 2020 tentang Penyiapan Nomor Kode Wilayah untuk Desa Adat, yang meminta melakukan penyesuaian terkait slot nomor pengkodean untuk mengakomodir kode wilayah administrasi pemerintahan desa adat
  4. Surat Edaran Nomor 138/4257/SJ tanggal 24 Juli 2020 tentang Moratorium Penerbitan Kode dan Data Wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Desa, sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Fokus prioritas akhir Tahun 2020, Direktorat Toponimi dan Batas Daerah akan berkoordinasi dengan Biro Hukum Setjen, Ditjen Bina Pemdes, Dit. Dekon, TP dan Kerjasama, Bagian Perundangan Setditjen Bina Administrasi Kewilayahan dan Pemerintah Daerah untuk cross check data perbaikan redaksional atau perubahan nama kecamatan, Desa, dan kelurahan untuk mendukung rencana Revisi Permen 72/2019, serta percepatan menyusun Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kode dan Data Wilayah Administarsi Pemerintahan, sebagai tindaklanjut pemutakhiran Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here