Beranda Media Evaluasi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 serta Antisipasi Kesiapan...

Evaluasi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 serta Antisipasi Kesiapan Menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru

294
0

Jakarta – Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan melalui Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan Rapat Evaluasi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 serta Antisipasi Kesiapan Menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru pada hari Jumat, 18 Desember 2020 bertempat di Ruang Rapat Lantai IV Gedung H Kemendagri. Rapat dilaksanakan secara virtual dengan peserta adalah Kasatpol PP Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilyah Banten, Jawa Tengah, Lampung dan Sumatera Selatan.

Rapat ini diselenggarakan dalam rangka evaluasi penegakan hukum protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang melibatkan Satpol PP di daerah serta dalam rangka  kesiapsiagaan Satpol PP dalam pelaksanaan tugas menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Rapat ini dipimpin oleh Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat. Beliau menghimbau kepada seluruh Kasatpol PP Provinsi dan Kabupaten/Kota yang hadir secara virtual dalam rapat agar terus mengoptimalkan pelaksanaan tugas dalam penegakan hukum protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19  yang hingga saat ini terus mengalami peningkatan jumlah kasus positif. “Disamping penegakan hukum protokol kesehatan , saya juga menghimbau kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk terus mensosialisasikan perihal 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) sebagai langkah antisipatif dalam memutus rantai penyebaran dan penularan COVID-19 di masyarakat,” tambahnya.

Terkait dengan hasil evaluasi terhadap penegakan hukum protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 , masih terdapat beberapa permasalahan yang ditemui di lapangan, antara lain masih meningkatnya jumlah kasus COVID-19 wilayah Jabodetabek dan beberapa kota besar lainnya, menurunnya kepatuhan terhadap disiplin protokol kesehatan yang berakibat pada peningkatan jumlah kasus COVID-19, menurunnya pelaporan penegakan hukum protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dilakukan oleh daerah, serta keterbatasan informasi mengenai vaksin COVID-19. 

Adapun beberapa penekanan dan poin penting lain yang disampaikan oleh Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat kepada seluruh jajaran Satpol PP Provinsi dan Kabupaten/Kota yang hadir dalam rapat. Pertama, pengoptimalan dalam hal pencegahan kerumunan dan sosialisasi secara masif terhadap penegakan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan). Kedua, Satpol PP dan Tim Satgas Covid-19  untuk dapat menghimbau dan melarang  melakukan perayaan atau kegiatan  malam pergantian Tahun Baru 2021 yang menciptakan kerumunan dan keramaian. Ketiga, Satpol PP dan Tim Satgas Covid-19 meningkatkan kegiatan pengawasan terhadap usaha restoran, usaha pariwisata atau usaha lainnya yang dinyatakan  boleh melaksanakan kegiatan pada saat libur Natal dan Tahun Baru  serta menindak tegas dengan langkah pembubaran apabila ditemukan  terjadinya kerumunan. Keempat, Satpol PP dan Tim Satgas Covid-19 turut serta mensosialisasikan manfaat vaksin Covid-19 untuk seluruh masyarakat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here