Beranda Media Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Pilkada Serentak tanggal 9 Desember 2020 dan Persiapan...

Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Pilkada Serentak tanggal 9 Desember 2020 dan Persiapan Menghadapi Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 di Masa Pandemi COVID-19

477
0

Jakarta – Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan melakukan kegiatan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Pilkada Serentak tanggal 9 Desember 2020 dan Persiapan Intervensi COVID-19 untuk Menghadapi Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 bertempat di Ruang Sekretaris Ditjen Lantai 3 Gedung H Kemendagri, Senin (21/12/2020).

Rapat ini dilaksanakan secara virtual dengan peserta adalah beberapa Kasatpol PP Kabupaten/Kota dari Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Provinsi Bali. Rapat ini dilaksanakan dalam rangka asistensi pelaksanaan tugas Pol PP dan Linmas untuk melakukan evaluasi terhadap penegakan hukum protokol kesehatan guna pencegahan dan pengendalian COVID-19 serta antisipasi kesiapan menjelang Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Rapat ini diawali dengan penyampaian oleh Sekretaris Ditjen Bina Adwil, Indra Gunawan yang menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 berjalan aman.

“Dilaporkan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 pada tanggal 9 Desember kemarin, relatif aman hanya ditemukan beberapa kejadian menonjol yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pada proses pemilihan, seperti terjadinya bencana alam banjir di Kabupaten Pekalongan, Demak dan Kabupaten Manggarai Barat, bencana alam angin puting beliung di Kota Banjarbaru, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tapin dan Kabupaten Tanah Laut.”

Beliau juga memberikan apresiasi atas kerjasama yang baik antar elemen Tim Pusat-Daerah yang telah bersinergi dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 bebas COVID-19, serta mengingatkan kembali kepada anggota Satpol PP dilapangan untuk tetap semangat dalam rangka persiapan menjelang natal dan tahun baru, sebab keselamatan rakyat merupakan hal yang paling utama dan menjadi tanggung jawab kita bersama.

Selanjutnya, penyampaian oleh Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, Bernhard E. Rondonuwu menekankan bahwa Satpol PP sebagai unsur yang menjalankan urusan wajib pelayanan dasar dalam penyelenggaraan Trantibumlinmas, harus bersama-sama bersinergi menegakkan hukum protocol kesehatan di lapangan.

“Kita semua tahu bahwa tugas utama Satpol PP itu adalah menjada Trantibumlinmas, sehingga dalam hal ini kita harus siap bersama-sama dalam memutus rantai penyebaran COVID-19, sebab dalam melawan pandemi COVID-19 ini, kita jangan menjadi Superman, tapi kita harus jadi Superteam guna penyelenggaraan penegakan hukum protokol kesehatan.”

Terakhir, Sekretaris Ditjen memberikan beberapa penekanan terkait hal-hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan libur panjang, yaitu :

  1. Pemda agar membentuk posko pemantauan terpadu dengan melibatkan TNI/POLRI;
  2. Sosialisasi Protokol Kesehatan secara massif sampai ke tingkat RT/RW;
  3. Mengoptimalkan pengawasan mobilitas orang (termasuk pendatang);
  4. Pemda melakukan pengawasan bandara, pelabuhan, stasiun KA, terminal dan jalan lintas Provinsi, Kab/Kota;
  5. Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan dengan berkoordinasi dengan Bupati/Wali Kota; dan
  6. Menyiapkan pengawasan libur panjang melalui pos anggaran BTT.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here